PelitaTangerang.com, Tangerang – Sebagai bentuk keprihatinan atas kenaikan harga minyak goreng akibat dicabutnya HET Oleh Menteri Perdagangan RI, Muhammad Luthfi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turun tangan gelar Operasi Minyak Murah di wilayah Tangerang, Sabtu, lalu ( 19/03/2022)
Operasi Minyak Murah yang dikomandoi Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Propinsi Banten, Ade Yunus bertujuan membantu Masyarakat kecil mendapatkan Minyak Goreng dengan harga terjangkau.
“Pa Sufmi Dasco memberikan Attensi khsusus terhadap persoalan Minyak Goreng, dan hari ini kami diamanatkan untuk memulai gelar Operasi Minyak Murah dengan Harga Perliter 14.000 dan 2 liter 28.000, Alhamdulillah lebih kurang 2.500 Liter kami distribusikan di 3 Wilayah Tangerang, ” Ujar Ade. Minggu (20/03) via seluler saat di hubungi.
Sementara. Nunung, warga tanah merah Sepatan Kabupaten Tangerang merasa bersyukur mendapatkan Minyak Goreng dengan harga murah.
“Alhamdulillah, terimakasih pa Dasco, yang kami lihat di TV sangat kritis soal minyak, dan hari ini kami rasakan secara langsung perhatian beliau kepada masyarakat kecil,” ujarnya seraya terharu.
Seperti diberitakan media. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengkritik kebijakan Mendag yang Mencabut HET.
“Pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 itu menunjukkan bahwa keberpihakan Menteri Perdagangan bukan kepada rakyat, tapi kepada pengusaha,” kata Dasco melalui keterangan tertulis yang diterima Sabtu (19/3).
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu mengatakan sejak awal DPR telah mengingatkan agar jangan sampai Permendag Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur harga minyak goreng hanya menjadi kebijakan di atas kertas.
“Faktanya, kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng,” tegasnya.
Pemerintah tinggal memerintahkan produsen Crude Palm Oil (CPO) untuk melakukan Domestik Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) ke perusahaan minyak goreng.
“Kalau CPO-nya tidak jalan, pemerintah harus berani cabut HGU perusahaan kelapa sawit itu. Perusahaan minyak goreng juga bisa dicabut izinnya kalau tidak memproduksi minyak goreng yang sesuai kebutuhan rakyat,” kata Dasco.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku prihatin dengan adanya masyarakat yang meninggal dunia akibat antre minyak goreng, padahal Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit.
Karena itu Dasco mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, kepolisan, dan DPR bergandengan tangan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng di Tanah Air.
“Ini ibarat rakyat mati di lumbung padi. Negara kita adalah salah satu produsen utama CPO dunia, tapi kenapa timbul persoalan kelangkaan minyak goreng. Untuk itu, pemerintah diminta tegas kepada oknum pengusaha nakal,” tegas legislator dari Dapil Banten III itu. (Red/KJK)
