PelitaTangerang.com, Kota Tangerang – Dalam acara Diskusi Publik Bacalon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2024, yang digelar Kelompok Kerja Wartawan Harian Tangerang Raya (Pokja WHTR) Yang di gelar di Hotel Golden Tulip, Kota Tangerang. Kamis (11/07/2024).
Menjadikan prioritas dalam diskusi publik tersebut, terlebih tentang dunia pendidikan. Hal ini menjadi sorotan elemen masyarakat. Khususnya para kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang pada penggelaran Pemilukada 2024.
Imbron Khamami, Tim Sukses Sachrudin yang hadir di acara tersebut, perwakilan Calon Walikota Tangerang yang berhalangan, lantaran adanya kegiatan kepartaian, menuturkan. Sampai saat ini, cara jitu pemerintah mengeluarkan regulasi zonasi masih belum cukup mahir menjadikan ini menjadikan PR harus mencari solusi. Terbukti, banyaknya aduan masyarakat atau lembaga kontrol sosial menggaris bawahi kepentingan diri sendiri dan menduga adanya praktik ‘Jual Beli Kursi’
“Ini menjadikan PR kita, khusus calon walikota dan wakil walikota terkait dunia pendidikan, harus lebih diprioritaskan kembali jumlah kelulusan dari SD ke SMP dan ke tingkat SMA atau SMK, setiap tahunnya meningkat, tentunya butuh solusi mengatasi problematika tersebut,” ungkapnya, Rabu(10/07) kemarin.
Kendati, dunia pendidikan kota Tangerang ini memang harus ditingkatkan kualitasnya adapun terkena zonasi nanti kita bisa mengkaji lagi zonasi mana yang untuk kebutuhan level SMP karena memang jumlah lulusan SD maupun MI di kota Tangerang sudah mencapai sekitar 12.000 lebih sementara daya tampung masih sekitar 8.500-an, ” Katanya saat hadir Diskusi Publik di Grand Tulip Hotel Tangerang
” Maka pemerintah daerah harus memberikan solusi untuk bagaimana mengatasi wajib belajar tersebut antara lain dengan membuat Marger sekolah di beberapa tempat yang memang bisa dilakukan atau penggabungan seperti SD 1 dengan SD 2 atau 3 dengan SD 4 sehingga nanti ke tempat smp-nya ada di lokasi tersebut sehingga dia tetap ada dalam ruang zona yang sama,” ujarnya
Lanjut, Imbron. Sinkronisasi data antara disdukcapil hingga batas sekolah dan orang tua berdomisi di tempat tersebut. Harus akurat dan sistematis dengan keberadaan lingkungan sekolah, kita fasilitasi intinya bahwa pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang terbaik buat pendidikan,” Ungkap perwakilan Bacalon Walikota Sachrudin itu, (Red/KJK)
