PelitaTangerang.com Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk bagi peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah swasta. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Bantuan Pendidikan Daerah bagi siswa SMP swasta di Kota Tangerang Selatan.
Sebagai tahapan awal penyaluran bantuan, sebanyak 2.914 buku tabungan atas nama siswa dibagikan kepada 92 kepala sekolah SMP swasta se-Kota Tangerang Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (18/11/2026) tersebut berlangsung di SMP Falatehan, Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, dengan pelaksanaan pembagian buku tabungan oleh Bank BJB Tangerang Selatan.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan, para kepala sekolah penerima bantuan, serta perwakilan Bank BJB Tangerang Selatan.
Kepala Seksi Peserta Didik Dindikbud Kota Tangerang Selatan, M. Nur, menjelaskan bahwa program Bantuan Pendidikan Daerah ini bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya pendidikan bagi peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta.
Menurutnya, pembagian buku tabungan yang dilaksanakan saat ini merupakan tahapan awal dari proses penyaluran bantuan. Pasalnya, masih terdapat sejumlah rekening siswa yang sedang dalam proses penyelesaian administrasi di Bank BJB.
Ia berharap seluruh proses pembukaan rekening dapat segera diselesaikan sehingga dana bantuan pendidikan dapat segera dicairkan dan dimanfaatkan oleh para siswa penerima.
Sementara itu, mewakili Bank BJB Tangerang Selatan, Utami, memberikan penjelasan terkait mekanisme pengambilan buku tabungan serta persyaratan administrasi yang harus diserahkan oleh masing-masing pihak sekolah. Penjelasan tersebut diberikan agar proses penyerahan buku tabungan dapat berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan perbankan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Kepala SMP Swasta (PKSS) Kota Tangerang Selatan, Eko Pranoto P, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Wali Kota Tangerang Selatan Drs. H. Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars., atas digulirkannya program Bantuan Pendidikan Daerah bagi siswa yang bersekolah di SMP swasta.
Menurut Eko, program tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Tangerang Selatan. Sebab, masyarakat kini memiliki alternatif untuk menyekolahkan anaknya di SMP swasta dengan dukungan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah daerah.
Ia menilai, keterbatasan daya tampung SMP negeri selama ini menjadi salah satu tantangan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan. Dengan adanya program bantuan ini, orang tua tidak perlu memaksakan anaknya untuk masuk SMP negeri, karena sekolah swasta juga dapat menjadi pilihan pendidikan yang memperoleh dukungan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Eko berharap program bantuan tersebut dapat terus dikembangkan dan dimaksimalkan melalui program Sekolah Pendamping. Bahkan, apabila dukungan bantuan pendidikan dapat dioptimalkan, ke depan sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam program tersebut berpeluang memberikan layanan pendidikan secara gratis bagi peserta didik.
Ia juga menyampaikan bahwa program ini sangat membantu, tidak hanya bagi pihak sekolah, tetapi juga bagi para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di SMP swasta. Untuk itu, pihaknya mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan yang telah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program tersebut.
Pembagian 2.914 buku tabungan kepada siswa dari 92 SMP swasta ini menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Daerah. Diharapkan, setelah seluruh proses administrasi rekening selesai, dana bantuan dapat segera dicairkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh peserta didik dan keluarga penerima.
Melalui program ini, keberadaan sekolah swasta diharapkan semakin berperan dalam mendukung pemerataan akses pendidikan di Kota Tangerang Selatan, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.(Epp)










