PelitaTangerang.com, Tangerang – Proyek penataan halaman di SDN Cukang Galih IV, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, yang dikerjakan oleh CV Gemah Niaga Utama dengan pagu anggaran sebesar Rp149.778.000 bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, menuai sorotan. selasa 11/08/2026

Pantauan di lokasi menunjukkan proses pekerjaan diduga mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kondisi tersebut menjadi pertanyaan serius mengingat pekerjaan konstruksi berlangsung di lingkungan sekolah yang semestinya memperhatikan aspek keselamatan, terlebih terdapat aktivitas pelajar dan tenaga pendidik di sekitar lokasi.

Selain persoalan K3, material besi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut juga diduga menggunakan besi yang kualitas dan spesifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan teknis pekerjaan atau yang kerap disebut sebagai besi banci. Dugaan ini tentunya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, termasuk pengecekan ukuran, mutu, serta kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi kontrak.

Yang lebih memprihatinkan, pelaksana maupun pengawas pekerjaan disebut tidak terlihat berada di lokasi saat pekerjaan berlangsung. Jika kondisi tersebut benar, maka patut dipertanyakan sejauh mana pengawasan terhadap mutu pekerjaan, penggunaan material, metode pelaksanaan, hingga penerapan K3 dilakukan.

Proyek yang menggunakan anggaran publik tidak seharusnya hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga wajib memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, standar keselamatan, serta ketentuan kontrak.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang selaku pemilik kegiatan perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Jangan sampai proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas sarana pendidikan justru menyisakan tanda tanya mengenai mutu pekerjaan, penggunaan material, dan pengawasan di lapangan.

Pengawas dan pelaksana memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak. Ketidakhadiran mereka di lokasi, apabila terbukti, patut menjadi bahan evaluasi karena pengawasan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas penggunaan uang negara.

Atas temuan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan pihak terkait perlu segera melakukan pemeriksaan lapangan, termasuk mengukur kembali volume pekerjaan, memeriksa material yang digunakan, mencocokkannya dengan RAB dan spesifikasi teknis, serta mengevaluasi penerapan K3.

Jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian, pihak yang berwenang harus memberikan tindakan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku. Sebab, Rp149,7 juta bukanlah angka kecil. Setiap rupiah dari anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara fisik.

Publik berhak mendapatkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, aman, dan sesuai spesifikasi, bukan sekadar proyek yang selesai secara kasat mata.(D.s)

PelitaTangerang.com, Tangerang – Pekerjaan hotmix yang berlokasi di RW 02 Kampung Sabi, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan. Proyek yang dikerjakan oleh CV Berkah Mazayana Sakti dengan total pagu anggaran sebesar Rp79.481.000 tersebut diduga memiliki kualitas yang patut dipertanyakan.

Pantauan di lokasi memperlihatkan lapisan hotmix tampak sangat tipis, bahkan secara kasat mata terlihat menyerupai “kulit bawang”. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian ketebalan dan volume pekerjaan dengan spesifikasi teknis serta RAB yang telah ditetapkan.minggu 09/08/2026

Ketebalan lapisan hotmix merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kekuatan dan daya tahan sebuah konstruksi jalan. Karena itu, pekerjaan dengan nilai anggaran puluhan juta rupiah semestinya tidak hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga memastikan setiap tahapan dikerjakan sesuai standar dan spesifikasi.

Sorotan semakin tajam ketika pihak kontraktor CV Berkah Mazayana Sakti dikonfirmasi terkait pekerjaan tersebut.

Tidak hanya mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab pihaknya, konfirmasi juga telah disampaikan secara langsung mengenai berapa panjang pekerjaan, berapa lebar hamparan hotmix, serta berapa ketebalan lapisan yang dikerjakan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor tidak menghiraukan pertanyaan tersebut dan tidak memberikan jawaban maupun klarifikasi.

Sikap bungkam ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Terlebih, pertanyaan mengenai panjang, lebar, dan ketebalan bukanlah pertanyaan yang sulit dijawab oleh pihak pelaksana apabila pekerjaan memang dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan spesifikasi yang jelas.

Lantas, berapa sebenarnya volume pekerjaan hotmix tersebut? Berapa ketebalan yang ditetapkan dalam RAB? Dan apakah kondisi fisik di lapangan benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang dibayarkan menggunakan anggaran sebesar Rp79,48 juta?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab secara terbuka oleh kontraktor maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan.

Jangan sampai pembangunan infrastruktur publik hanya berorientasi pada pekerjaan yang “terlihat selesai”, sementara kualitas, ketebalan, volume, dan daya tahan konstruksi justru menjadi persoalan yang luput dari pengawasan.

Dengan adanya dugaan lapisan hotmix yang sangat tipis, Inspektorat maupun BPK patut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, terutama dengan mencocokkan kondisi fisik di lapangan terhadap RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta nilai pembayaran.

Audit juga semestinya tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif. Pengukuran fisik secara langsung di lapangan menjadi penting untuk memastikan apakah panjang, lebar, dan ketebalan pekerjaan benar-benar sesuai dengan yang telah direncanakan dan dibayarkan.

Publik berhak mengetahui ke mana anggaran sebesar Rp79.481.000 tersebut digunakan dan apakah hasil pekerjaan yang diterima benar-benar sepadan dengan nilai anggaran.

Sebab, uang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

CV Berkah Mazayana Sakti hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban terkait panjang, lebar, maupun ketebalan pekerjaan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak kontraktor maupun instansi terkait untuk menjelaskan spesifikasi, volume, metode pelaksanaan, serta hasil pekerjaan hotmix tersebut.(D.s)

PelitaTangerang.com, Tangerang –  Proyek pemasangan saluran U-Ditch yang berlokasi di RT 001/RW 031, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi sorotan. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Tapak Nurani Berkah tersebut bersumber dari Pagu Anggaran Kelurahan Bojong Nangka dengan nilai Rp99.650.000. Jum’at 07/08/2026

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, proses pemasangan U-Ditch diduga dikerjakan secara asal-asalan. Pasalnya, sebelum pemasangan dilakukan, pelaksana diduga tidak terlebih dahulu melakukan proses dewatering atau pengeringan area kerja. Akibatnya, pemasangan U-Ditch tetap dilakukan dalam kondisi genangan air yang terlihat penuh bahkan menyerupai banjir.

Padahal, dalam pekerjaan konstruksi saluran drainase, dewatering merupakan salah satu tahapan penting untuk memastikan dasar galian dalam kondisi stabil, bersih, dan siap dipasang. Apabila tahapan tersebut diabaikan, dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas pemasangan, menurunkan kekuatan konstruksi, serta memperpendek umur bangunan.

Ironisnya, saat pihak pelaksana kegiatan dikonfirmasi untuk meminta penjelasan terkait metode pelaksanaan pekerjaan tersebut, hingga berita ini diterbitkan yang bersangkutan memilih tidak memberikan tanggapan maupun komentar. Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan keterbukaan informasi kepada publik, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa proyek-proyek yang bersumber dari Pagu partai kebangkitan Bangsa (PKB) kerap sulit mendapatkan respons dari pihak pelaksana ketika dikonfirmasi oleh media. Jika informasi tersebut benar, kondisi ini patut menjadi perhatian serius karena transparansi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Lemahnya komunikasi serta dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik. Oleh karena itu, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, diminta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh pekerjaan yang dibiayai melalui pagu kelurahan agar setiap pelaksanaan benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Inspektorat Kabupaten Tangerang diharapkan turun melakukan pemeriksaan, baik terhadap kualitas fisik pekerjaan maupun administrasi pelaksanaannya. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis atau dokumen kontrak, maka pihak terkait harus memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel.(D.s)