PelitaTangerang.com, Pandeglang — Jalan utama di Desa simpang tiga dan perbatasan dengan desa Pasir gadung (pangburangan) Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, kini bak kubangan maut. Bukan sekadar bergelombang, tetapi menganga dalam dengan lubang-lubang berlumpur dipenuhi genangan air, tanah bercampur kerikil tajam, hingga menyerupai sungai lumpur setiap kali hujan turun. Kondisi ini bukan terjadi hitungan hari, tetapi bertahun-tahun lamanya, sementara aparatur negara seakan membiarkan penderitaan masyarakat tanpa solusi. Sabtu 22/11/2025
Ironis dan memilukan—di era modern seperti ini, ketika pemerintah gencar memamerkan pembangunan infrastruktur di berbagai media, justru warga desa simpang tiga hidup dalam jurang keterbelakangan. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi dan akses pendidikan berubah menjadi mimpi buruk bagi ribuan warga.
Setiap hari, pengendara motor jatuh tergelincir karena licinnya jalan tersebut, jangankan kendaraan roda empat. Anak-anak sekolahpun berjalan kaki membawa sepatu dalam plastik karena takut terperosok.
“Kami seperti bukan bagian dari Indonesia. Jalan ini sudah rusak berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah diperbaiki. Pemerintah kemana? Apakah kami harus korban jiwa dulu baru diperhatikan?” keluh salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya dengan nada geram.
Warga menilai pemerintah Kabupaten Pandeglang, Dinas PUPR, Camat Patia, hingga pihak DPRD diduga seakan menutup mata dan telinga. Tidak ada transparansi anggaran, tidak ada perencanaan yang jelas, dan tidak ada tindakan nyata.
Di tengah anggaran infrastruktur yang digadang-gadang mencapai ratusan miliar rupiah, warga bertanya: ke mana semua dana itu mengalir? Apakah desa Simpang tiga tidak ada dalam peta pembangunan? Ataukah hanya menjadi korban janji manis politik jelang pemilu?
“Jangan hanya datang saat kampanye membawa janji-janji manis. Buktikan kalau kalian punya hati untuk rakyat,” tegas warga lainnya.
Pandeglang kerap disebut sebagai kota santri, namun kini harus menanggung predikat memalukan sebagai wilayah dengan infrastruktur terburuk di Banten. Jika jalan sekelas akses kecamatan saja tak mampu diperbaiki, bagaimana mungkin masyarakat percaya akan janji kesejahteraan?
Kami sebagai Masyarakat yang sering melintasi jalan tersebut/Desa Simpang tiga menuntut:
1. Pemkab Pandeglang dan Dinas PUPR segera turun ke lapangan
2. Publikasi transparansi anggaran perbaikan infrastruktur
3. Penanganan cepat sebelum jatuh korban jiwa
Jika pemerintah kembali bertopeng pura-pura tidak tau, maka jeritan masyarakat desa Simpang tiga akan menjadi tamparan paling keras bagi wajah pemerintahan Pandeglang.
Bukankah tugas negara adalah hadir saat rakyat menderita, bukan hanya ketika sedang membutuhkan suara mereka.(D.s)
