PelitaTangerang.com, Kota Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tak hanya memberlakukan retribusi sampah rumah tangga. Namun, juga diberlakukan pada pelaku usaha, mulai dari restoran, hotel, gudang, hingga pusat perbelanjaan lainnya.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepala DLH Kota Tangerang Wawan Fauzi menjelaskan, retribusi ini ditujukan untuk mendukung operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah secara profesional dan berkelanjutan.

“Retribusi yang dibayarkan akan dikembalikan dalam bentuk layanan yang lebih optimal, termasuk armada pengangkut, petugas lapangan, dan fasilitas pengolahan,” jelas Wawan, Rabu (30/7/25).

Sistem pembayaran retribusi dilakukan secara nontunai pelaku usaha atau wajib retribusi langsung ke petugas retribusi. Di mana, petugas akan memberikan nomor virtual account atau barcode pada invoice yang sebelumnya telah di download lebih dulu oleh petugas melalui aplikasi SIRITASE milik DLH Kota Tangerang.

Berikut adalah tarif retribusi sampah yang berlaku bagi pelaku usaha, tergantung dari jenis dan skala usaha:

1. Bangunan untuk usaha / niaga
a. Hotel Bintang
– Hotel Bintang 5 – Rp3.000.000 / bulan
– Hotel Bintang 4 – Rp2.500.000 / bulan
– Hotel Bintang 3 – Rp2.000.000 / bulan
– Hotel Bintang 1 dan 2 – Rp1.000.000 / bulan
b. Hotel Melati – Rp500.000 / bulan
c. Kos-kosan Rp10.000 / kamar / bulan
d. Restoran, rumah makan, catering – Rp175.000 / rit (6 m3)
e. Lapangan Golf – Rp500.000 / bulan
f. GOR dan fasilitas pendukungnya (Lapangan Olahraga) – Rp200.000 / bulan
g. Wedding Hall, gedung pertemuan – Rp300.000 / acara
h. Toko, tukang jahit, pemangkas rambut
– Toko besar – Rp175.000 / bulan
– Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal) Salon dan usaha lainnya – Rp70.000 / bulan
– Toko yang merangkap tempat tinggal – Rp100.000 / bulan
i. Bank
– Bank Swasta besar (> 101 orang) – Rp750.000 / bulan
– Bank Swasta sedang (51 s/d 100 orang) – Rp350.000 / bulan
– Bank Swasta kecil (< 50 orang) – Rp150.000 / bulan
j. Bioskop
– Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah – Rp250.000 / bulan
– Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah – Rp126.000 / bulan
– Kelas III dengan jumlah studio 1 buah – Rp65.000 / bulan
k. Gudang, Grosir, Kios
– Gudang – Rp300.000 / rit (6 m3)
– Grosir – Rp300.000 / rit (6 m3)
– Kios Besar – Rp150.000 / bulan
– Kios Kecil – Rp25.000 / bulan
– Jasa Ekspedisi – Rp300.000 / bulan
– Pedagang Kaki Lima Rp5.000 / bulan

2. Sampah Gedung Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern
– Besar (Hypermart dan sejenisnya) – Rp800.000 / rit (6 m3)
– Sedang (Pusat perbelanjaan dan sejenisnya) – Rp600.000 / rit (6 m3)
– Kecil (Mini Market dan sejenisnya) – Rp500.000 / rit (6 m3)
– SPBU / SPBG / dan sejenisnya – Rp500.000 / bulan
– Pool Bus – Rp500.000 / bulan
– Penerbangan domestik bandar udara – Rp500.000 / rit (6 m3)
– Rest area atau pujasera – Rp500.000 / rit (6 m3)
– Event untuk kegiatan komersil – Rp375 / orang / hari
– Tebangan pohon dan bongkaran rumah – Rp273.000 / rit (6 m3)

3. Sampah Pasar Swasta – Rp500.000 / rit (6 m3)

4. Sampah Pedagang Tanaman Hias – Rp15.000 / bulan

PelitaTangerang.com, Tangsel – Sebanyak 18.024 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di Tangerang Selatan menerima bantuan pangan berupa beras. Penyaluran dilakukan oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) ke KPM Kelurahan Ciater, Serpong, pada Rabu (30/07/2025).

“Hari ini simbolis untuk penyaluran bantuan beras. Dimana alokasi untuk bulan Juni-Juli di 2025 sebesar 18.024 KK se-Tangsel, dengan jumlah 360,480 ton. Masing-masing mendapatkan 20 kilogram,” ucap Pilar.

Secara rinci disampaikan Pilar, untuk Kelurahan Ciater mendapatkan bantuan pangan beras untuk 442 KPM, dan Kecamatan Serpong sebanyak 2.130 KPM.

Selain Serpong, penyaluran bantuan pangan beras juga diserahkan untuk KPM di kecamatan lainnya.

Untuk di Kecamatan Pamulang bantuan pangan beras diserahkan ke 4.604 KPM, Setu 2.514 KPM, Serpong Utara 1.241 KPM, Pondok Aren 2.674 KPM, Ciputat 2.941 KPM, dan Ciputat Timur 1.920.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bappanas, dan juga kerjasamanya dengan Bulog dalam penyaluran cadangan pangan pemerintah dan juga mendukung pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.

“Jadi data semuanya kemiskinan itu terpadu satu pintu, tidak ada data-data lainnya. Semuanya data tunggal, jadi tiap 3 bulan sekali datanya diperbaharui oleh kecamatan, dinsos, dan kementerian sosial supaya tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, disampaikan oleh Kepala Perum Bulog Cabang Tangerang, Omar Syarif, bahwa penyaluran ini kembali menandai pemberian bantuan kepada masyarakat yang sempat terhenti.

“Setelah 6 bulan berhenti, tidak hanya berhenti bantuan pangan, termasuk penyaluran beras lainnya berhenti. Karena saat itu Bulog sedang fokus membeli gabah dan membeli beras dari petani,” terangnya.

Disamping itu, penerima bantuan juga bisa mendapatkan program lainnya, berupa program beras SPHP yakni beras dengan harga yang terjangkau.

“Jadi bisa mendapatkan harga 11 ribu sampai 12.500 perkilo. Mungkin barangkali, kencenderungan harga semakin tinggi. Kami bisa sampaikan kalo beras dari Bulog bisa 11-12.500 harganya,” tutupnya.(Red)

PelitaTangerang.com, Tangsel – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia (RI) Maman Abdurrahman melakukan pengecekkan kemitraan rantai pasok klaster pangan untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di Pamulang, Tangsel, pada Selasa (29/07/2025).

Kunjungan yang dilakukan ke CV. ST Jaya Mandiri meliputi peninjauan proses bisnis persortiran, pemotongan dan pengemasan bahan baku MBG, dialog bersama UMKM pemasok bahan baku MBG, hingga penyerahan fasilitasi pembiayaan mikro ke UMKM pemasok bahan baku MBG tersebut.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, secara keseluruhan Tangsel membutuhkan dapur yang lebih banyak untuk kebutuhan MBG. Saat ini, baru terdapat 14 dapur yang mengcover 157 SD, 24 SMP negeri dan swastanya yang hampir 2 kali lipat.

“Dari data yang kami hitung sebenarnya membutuhkan dapur sebanyak 71,” kata Benyamin.

Tentunya hal ini menjadi tantangan Pemkot Tangsel untuk terus mendirikan dapur untuk kebutuhan MBG.

“Saat ini sudah tercover itu, sebesar hampir 50 ribu siswa yang mendapat makan bergizi gratis,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kunjungan ke supplier ini memastikan bahwa rantai pasok MBG berjalan baik.

“Bukan hanya di Pamulang Barat bahwa MBG telah membawa manfaat yang luar biasa. Pertama, anak-anak di seluruh Indonesia, mereka bisa merasakan sila kelima pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Maman.

“Kedua, MBG telah terjadi perputaran ekonomi yang sangat luar biasa besar. Hampir di seluruh Indonesia, masyarakat kita merasakan perputaran ekonomi itu,” tambahnya.

Perputaran ekonomi itu tampak terasa, saat Maman bertanya dengan Seno pelaku supplier untuk kebutuhan MBG.

Seno mengaku, sebelum ada MBG, dirinya menyuplai untuk kebutuhan rumah makan Padang, dengan kapasitas sebanyak 1 ton.

Tetapi, setelah MBG, dirinya menyuplai untuk kebutuhan hal tersebut mencapai lebih dari 2 kali lipat.

Selain itu, MBG membuka peluang kerja untuk warga-warga sekitar. Seperti, memberdayakan masyarakat untuk membantu dalam proses supplai bahan baku MBG yang sangat besar.

“Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk presiden kita. Artinya apa? MBG bukan hanya memberikan asupan bergizi ke anak-anak saja, melainkan bagaimana membangun ekonomi baru di bawah, di level rakyat Indonesia,” tutupnya.(Red)

PelitaTangerang.com, Tangsel  – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi menandatangani perjanjian kerja sama penanganan sampah.

Penandatanganan dilakukan di Ruang Anggrek, Puspemkot Tangsel, Jumat (25/07/2025), dan dihadiri Wakil Bupati Pandeglang, Ling Andri Supriadi.

Usai penandatanganan, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, proses kerja sama dengan Pemkab Pandeglang itu telah didiskusikan sejak lama.

“Diskusi ini sudah cukup lama dilalui Pak Wali Kota dan juga oleh Bupati Pandeglang dan kami tindaklanjuti. Diskusi itu menghasilkan poin-poin kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja sama,” katanya.

Pilar menuturkan, kerja sama tersebut bisa berjalan berkat dukungan dari DPRD Kota Tangsel, DPRD Kabupaten Pandeglang dan masyarakat.

“InsyaAllah setelah proses kontrak kerja sama ini nanti tindak lanjutnya adalah menunggu anggaran perubahan, lalu lelang transporternya. Ada beberapa tahap sampai akhir Agustus bisa mulai beroperasional 500 ton perhari ke TPA Bangkonol yang ada di Pandeglang,” tutur Pilar.

Pilar menerangkan, kerja sama penanganan sampah tersebut berjalan setelah Kementerian Lingkungan Hidup memperbolehkan TPA Bangkonol aktif menjadi tempat pengolahan sampah.

“Dari Kementerian Lingkungan Hidup diperbolehkan karena layak mengelola sampah. Sedangkan di TPA Cipeucang Tangsel kan saat ini overload, maka kita kerjasamakan pengolahan sampah selama 4 tahun sambil menunggu projek PSEL selesai,” terangnya.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi mengatakan, warganya mendukung adanya kerja sama penanganan sampah dari Kota Tangsel ke TPA Bangkonol itu.

Menurutnya, rute yang dilalui truk pengangkut sampah tak banyak melintasi pemukiman sehingga tak akan mengganggu masyarakat sekitar.

“Di Bangkonol alhamdulillah masyarakat kita sangat welcome, menyambut baik kerja sama ini dan kaitan hal-hal lain tentu ada evaluasi yang kami lakukan,” ujar Ling

“InsyaAllah kita berdoa kepada Allah karena memang kerjasama ini semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pandeglang dan masyarakat Kota Tangsel tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin supaya kerjasama ini dapat sesuai yang diharapkan kita bersama,” tambahnya.(Red)

PelitaTangerang.com, Tangsel  – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di wilayahnya. Salah satunya dengan memperbaiki jalan sepanjang 4,2 kilometer di kawasan Griya Loka BSD, Kecamatan Serpong.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan meninjau langsung proses perbaikan tersebut pada Jumat (25/7/2025).

“Hari ini di Griya Loka, kami mengadakan kegiatan pembangunan jalan beton dan pengaspalan yang panjangnya 4,2 kilometer di lingkungan ini,” ujar Pilar.

Ia menegaskan bahwa pembangunan ini bukan sekadar pemeliharaan, melainkan konstruksi ulang untuk meningkatkan standar jalan utama di kota satelit tersebut.

Hal ini dilakukan karena telah ditemukan beberapa keretakan pada fondasi jalan dan guna mengantisipasi kerusakan lebih lanjut akibat pergeseran tanah.

Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp12 miliar ini mencakup pembangunan jalan dengan struktur beton berkekuatan tinggi (K-350) setebal 25 sentimeter yang dilapisi aspal, guna memastikan ketahanan jangka panjang terhadap beban kendaraan dan perubahan cuaca.

“Kalau betonisasi bisa puluhan tahun ya, bisa sampai 20-30 tahun ya betonisasi. Apalagi dengan K350 ini cukup kuat ya, dengan kebebanan yang cukup kuat,” jelasnya.

Proyek ini ditargetkan rampung pada September 2025 dengan metode percepatan (fast track).

Proses pengecoran beton ditargetkan selesai dalam waktu tiga hingga empat hari di setiap segmen pengerjaan, memanfaatkan momentum musim kemarau untuk efisiensi waktu dan kualitas hasil.

Setelah proses pengecoran selesai dengan metode fast track, jalan akan dilapisi kembali menggunakan aspal agar hasilnya lebih baik dan tahan lama dengan kondisi jalan yang sering dilintasi kendaraan bertonase berat.

Metode ini juga diarahkan untuk diterapkan di seluruh jalan utama di wilayah Tangsel.

“Itu arahan saya kepada Dinas Bina Marga untuk ditindaklanjuti di jalan-jalan utama kita di seluruh wilayah Tangsel ini sudah mulai betonisasi,” jelasnya.

Pilar juga menambahkan, proyek dilakukan di wilayah yang sudah diserahterimakan aset jalannya dari pengembang kepada Pemkot Tangsel, termasuk kawasan BSD.

Pembangunan jalan Griya Loka menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur Pemkot Tangsel tahun 2025 yang tersebar di seluruh kecamatan.(Red)

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus memperkuat infrastruktur jalan demi memperlancar konektivitas antarwilayah dan kenyamanan mobilitas warga.

Melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan dibenahi secara menyeluruh, termasuk Jalan Lingkar Selatan (JLS), Setu.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas SDABMBK, Ahmad Fatullah saat ditemui pada Jumat (25/07/2025).

Lebih lanjut, Fatul mengatakan, perbaikan jalan lingkar selatan di Kecamatan Setu merupakan empat segmen yang mengalami retakan dan penurunan badan jalan.

Perbaikan di jalan lingkar selatan dilakukan dengan mengganti beton lama menggunakan perkerasan beton baru yang lebih kuat. Proyek ini ditargetkan rampung 15 November 2025.

“Pekerjaan perbaikan beton di empat segmen ini sudah rampung pada 20 Juli 2025. Selanjutnya, kami akan masuk tahap pelapisan aspal (hotmix) mulai dari depan Kantor Kelurahan Muncul hingga ke Jembatan Cisadane, lengkap dengan pemasangan marka jalan,” ujar Fatul.

Fatul menegaskan, kegiatan preservasi jalan bukan hanya tambal sulam, melainkan langkah jangka panjang menjaga kualitas infrastruktur. Jalan yang mantap dinilai krusial untuk mendukung mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi kota.

“Kami berharap dukungan dari masyarakat selama masa konstruksi berlangsung. Semua yang kami kerjakan adalah bagian dari upaya menjadikan Tangsel sebagai kota yang nyaman dan modern,” kata dia.(Red)

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai memetakan sistem dan skema untuk melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Stasiun Rawa Buntu, Kecamatan Serpong sebagai solusi atas kemacetan yang sering terjadi saat jam sibuk.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan meninjau langsung bakal lokasi rekayasa lalu lintas bersama Dishub dan perwakilan warga dari kawasan De Latinos, Kamis (24/7/2025).

“Dinas Perhubungan akan segera melakukan simulasi dan uji coba, agar ke depan lalu lintas depan stasiun tidak lagi macet dengan adanya angkutan umum dan kendaraan yang ngetem atau parkir sembarangan secara permanen,” ujarnya.

Rekayasa lalu lintas akan dilakukan pada saat peak hour atau jam sibuk dengan mensterilkan satu lajur agar tidak ada crossing kendaraan, parkir liar, pemberhentian penumpang angkutan umum maupun kendaraan yang berhenti sembarangan.

“Kemacetan di stasiun ini semakin hari semakin padat, terutama di saat “peak hour” dengan adanya crossing akibat mobil yang ngetem dan parkir juga dengan kendaraan yang mau masuk stasiun, ada juga yang menurunkan penumpangnya. Nah, ini yang kita lakukan rekayasa supaya semuanya lancar,” ujarnya.

Rekayasa dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan transit dan pengurangan titik macet. Satu lajur di depan stasiun akan disterilkan dengan cone, barrier, serta pengawasan petugas di titik rawan.

Langkah ini juga menjadi respons atas aspirasi warga sekitar yang selama ini terdampak kemacetan dan gangguan kenyamanan lingkungan. Dishub Tangsel telah diminta untuk membuat modeling yang efektif dan efisien mengenai sistem ini.

“Kita cek dulu ya, ini kan belum permanen, tapi kita cek efektivitasnya ya, trial and error. Kita coba dulu, nanti kalau misalkan ternyata ampuh, ya kita lanjutkan sambil kita mitigasi resiko yang lainnya seperti itu,” jelasnya.

Selain penataan jalur kendaraan pribadi, Pemkot Tangsel juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pengaturan titik naik-turun penumpang transportasi umum seperti angkot, taksi, dan ojek online.

Seluruh moda ini rencananya akan diarahkan ke area Mahata Rawa Buntu untuk dapat digunakan juga sebagai area drop off penumpang, yang merupakan bagian dari kawasan transit terintegrasi.

“Juga dengan pihak KAI agar kebijakan tarif parkir, terhadap kendaraan yang keluar masuk hanya untuk antar jemput penumpang,” tambahnya.

Penataan kawasan Stasiun Rawa Buntu menjadi salah satu fokus Pemkot Tangsel dalam mewujudkan integrasi transportasi publik dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di wilayah kota.(Red)