Kamis, 25 Juni 2026
Beranda blog Halaman 16

Pilar Dampingi KLH Tinjau TPA Cipeucang, Penataan dan Pengelolaan Sampah Tangsel Sesuai Aturan Pusat

PelitaTangerang.com, Tangsel – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan mendampingi kunjungan supervisi dan peninjauan lapangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Kecamatan Serpong pada Sabtu (20/12/2025).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung progres penataan kawasan TPA sekaligus memastikan langkah percepatan penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.

Dalam peninjauan tersebut, Pilar menjelaskan bahwa Pemkot Tangsel tengah menjalankan sejumlah langkah strategis, mulai dari penerapan terasering, pembangunan akses jalan baru, hingga pemasangan beronjong sebagai pengamanan kawasan TPA.

“Tadi ada arahan langsung dari Pak Dirjen dan Ibu Deputi Kementerian Lingkungan Hidup. Kami diminta untuk mempercepat penataan TPA Cipeucang, kami berupaya secara maksimal dan sebagian besar progresnya sudah berjalan,” ujar Pilar.

Pilar juga mengungkapkan rencana pembangunan Material Recovery Facility (MRF) di kawasan TPA Cipeucang.

Pada 2025, Pemkot Tangsel telah menyiapkan pembebasan lahan seluas 4.000 meter persegi untuk pembangunan hanggar dan fasilitas MRF.

Sementara pada 2026, direncanakan pembebasan tambahan lahan seluas satu hektare sebagai bagian dari persiapan sistem pengolahan lanjutan.

“Jadi (lahan-lahan) yang sudah dibebaskan ini juga untuk kebutuhan mesin-mesin. Sambil kita melihat beberapa peluang, kerjasama dengan daerah lain untuk sementara. Untuk kerjasama pengolahan sampah sementara, sambil penataan TPA Cipeucang kita jalankan seperti itu. Mohon doanya mudah-mudahan lancar,” jelasnya.

Selain penanganan di hilir, Pilar menekankan pentingnya penguatan pengelolaan sampah dari hulu, yakni keterlibatan aktif masyarakat.

Hal ini sejalan dengan arahan pihak kementerian yang meminta Pemkot Tangsel mendorong kembali pemilahan sampah dari rumah tangga.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkot Tangsel telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terbaru pada Desember 2025 yang mengatur peran serta masyarakat dalam bank sampah.

Dalam regulasi tersebut, Ketua RW ditetapkan sebagai Koordinator Bank Sampah di lingkungan masing-masing, dengan lurah dan camat sebagai pembina wilayah.

“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya di hilir. Pemilahan dari rumah tangga, pengurangan sampah, dan penguatan bank sampah harus berjalan beriringan,” tegas Pilar.

Terkait akses jalan menuju TPA Cipeucang, Pilar memastikan pembukaan jalan baru ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLH, Hanifah Dwi Nirwana menyampaikan bahwa kunjungan ke TPA Cipeucang dilakukan untuk memastikan Pemkot Tangsel telah melaksanakan tahapan awal penanganan sesuai sanksi yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat juga memiliki tanggung jawab untuk membantu daerah dalam situasi darurat pengelolaan sampah.

“Kami ingin memastikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini sudah melaksanakan tahapan dari penerapan sanksi yang telah ditetapkan oleh Bapak Menteri tentu melihat situasi yang ada, kami sebagai pemerintah juga wajib untuk bisa membantu mengurai persoalan penanganan sampah di Tangerang Selatan,” ujarnya.

Hanifah menyampaikan agar penanganan di hilir dioptimalkan, seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan ratusan bank sampah yang ada dimaksimalkan, serta fondasi pemilahan sampah di hulu benar-benar dibangun dengan melibatkan masyarakat.

“Hari ini kami juga akan ketemu dengan Dirjen Cipta Karya kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bagaimana ini diharapkan bisa juga membantu untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Tangerang Selatan,” ucapnya.

Pemkot Tangsel berharap, dengan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, penanganan sampah di TPA Cipeucang dapat segera tertata secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan kota.(Red)

Pemkot Tangsel Lakukan Pengangkutan Sampah Secara Bertahap, Pastikan Penanganan Berjalan Terkendali

PelitaTangerang.com, Tangsel  – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terus melakukan pengangkutan sampah secara bertahap di sejumlah titik yang sempat mengalami penumpukan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan berkelanjutan terkait persoalan sampah.

Pengangkutan dilakukan dengan memaksimalkan 27 armada baru pengangkut sampah dan 54 amrol yang disebar di 7 kecamatan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, Tb. Asep Nurdin menjelaskan penanganan sampah dilakukan secara bertahap. Setiap harinya dilakukan pengangkutan di simpul-simpul penumpukan sampah.

“Pengangkutan sampah kami lakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas armada dan lokasi tempat pembuangan sementara. Yang terpenting, prosesnya terus berjalan dan kami pastikan tidak berhenti sampai kondisi kembali normal,” ujarnya pada Rabu (17/12/2025).

Lebih lanjut, langkah ini bersamaan dengan upaya penataan yang tengah dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang. Mulai dari pembangunan terasering agar tidak longsor ke anak kali Cirompang, beronjong di landfill 3, pembukaan akses jalan menuju landfill 4 dan pembebasan lahan untuk pembangunan hanggar Material Recovery Facility (MRF).

Kedepan kata Asep, Pemkot Tangsel akan memindahkan paradigma dengan mengutamakan pengelolaan sampah sejak dari hulu. Mulai dari peningkatan edukasi dan sosialisasi pilah sampah, TPS3R, hingga Bank Sampah.

Setelah itu, pengelolaan sampah di hilir harus menggunakan teknologi, salah satunya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Asep juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama dan mendukung upaya pemerintah dengan mengelola sampah sejak dari rumah, termasuk memilah sampah organik dan anorganik.

Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan secara jangka panjang.

Dengan langkah pengangkutan bertahap yang terus dilakukan, Pemkot Tangsel optimistis kondisi kebersihan kota akan segera kembali normal, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata ke depannya.(Red)

Pemkot Tangsel Bangun Infrastruktur SMPN 20, Wujudkan Sekolah Nyaman dan Representatif

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan pembangunan infrastruktur SMP Negeri 20 hampir sepenuhnya rampung dan siap digunakan dalam waktu dekat.

Hingga saat ini, progres pembangunan sekolah tersebut telah mencapai 96 persen, menyisakan tahap akhir berupa finishing dan perapihan.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian pembangunan SMPN 20 menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat segera kembali dilakukan di sekolah asal.

Pembangunan ini juga menegaskan bahwa komitmen Pemkot Tangsel dalam memastikan infrastruktur pendidikan yang nyaman dan representatif.

“Anak-anak siswa kan selama ini dialihkan ke sekolah lain dan tentu mereka kurang nyaman. Jadi harapannya di awal tahun nanti bisa segera dilakukan pemindahan kembali ke sekolah asalnya,” ujarnya saat meninjau langsung lokasi pembangunan, pada Senin (15/12/2025).

Dari hasil peninjauan bersama dinas terkait, seluruh infrastruktur utama SMPN 20 dinilai sudah siap.

Fasilitas yang tersedia meliputi 33 ruang kelas yang lengkap, laboratorium, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, serta ruang pendukung lainnya yang dirancang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara optimal.

“Mudah-mudahan tidak ada keterlambatan karena progresnya sudah sangat tinggi, 96 persen, dan saya rasa sangat mungkin diselesaikan tepat waktu sebelum akhir tahun,” ujarnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga memastikan bahwa setelah pembangunan fisik selesai, SMPN 20 dapat langsung dimanfaatkan.

Berdasarkan laporan teknis, sekolah ini ditargetkan mulai digunakan pada Januari atau Februari 2026, tanpa kendala berarti.

Selain bangunan utama, perhatian juga diberikan pada penataan lingkungan sekolah, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau. Area taman dan lahan resapan air disiapkan untuk mendukung kenyamanan sekaligus memenuhi ketentuan tata ruang dan lingkungan.

“Sesuai ketentuan, kita memang harus menyediakan ruang terbuka hijau. Tadi sudah diatur dan diskemakan, mudah-mudahan lahan-lahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai area resapan air,” jelasnya.

Dari sisi aksesibilitas, SMPN 20 dirancang agar ramah bagi seluruh peserta didik. Untuk saat ini, aktivitas siswa dengan kebutuhan khusus akan difokuskan di lantai satu guna memudahkan mobilitas dan keamanan.

Pembangunan SMPN 20 ini merupakan pembangunan total dari nol, bukan revitalisasi bangunan lama. Seluruh struktur lama dibongkar dan diganti dengan gedung baru yang dirancang untuk menampung kebutuhan pendidikan jangka panjang.

“Ini pembangunan bukan revitalisasi, tetapi bangun total. Jadi hampir tidak ada bangunan lama yang direvitalisasi lalu ditambah-tambahkan. Dibongkar total dan dibangun dari nol, makanya anak-anak sekolah dipindahkan sementara ke sekolah lain,” jelasnya.

Ke depan, setelah sekolah mulai beroperasi, akan diberlakukan masa pemeliharaan selama enam bulan sebagai bagian dari tanggung jawab penyedia jasa konstruksi, guna memastikan kualitas bangunan tetap terjaga.

Dengan rampungnya infrastruktur SMPN 20, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap kebutuhan pendidikan tingkat SMP di wilayah tersebut dapat semakin terpenuhi, seiring dengan meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahunnya.(Red)

Pilar Tinjau Pembangunan SMPN 18 Tangsel, Pastikan Infrastruktur Pendidikan Meningkat

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus meningkatkan pembangunan terkait infrastruktur pendidikan. Salah satu yang dilakukan dengan pembangunan total Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 18 Tangsel yang terletak di Pondok Benda, Pamulang.

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan turun langsung meninjau proses pembangunan yang dilakukan pada Senin (15/12/2025).

“Hari ini saya meninjau perbaikan SMPN 18 di wilayah Pamulang. Kita mengejar di tahun 2026 ini harus segera digunakan karena siswa ini kan dialihkan ke sekolah lain, jadi bisa dimanfaatkan awal tahun untuk kembali ke sekolah asalnya,” kata Pilar.

Secara teknis, pembangunan di SMPN 18 sebanyak 18 ruang kelas, sehingga total 33 kelas, diluar ruang guru, perpustakaan, laboratorium dan fungsi-fungsi lainnya.

“Secara infrastruktur ini sudah masuk 90 persen. Artinya tinggal finishing dan perapihan saja. Saya kasih masukan minor saja agar penggunaan bangunan ini lebih awet lagi dan melihat fungsi-fungsi laboratorium, ruang guru dan sebagainya alhamdulilah sudah lengkap. Insyaalloh Januari sudah bisa digunakan,” tambahnya.

Perbaikan ini nantinya juga disiapkan ruang terbuka hijau (RTH), ditambah fasilitas yang ramah disabilitas.

“Pada RPJMD 2025-2030 ini ada 7 SMP Negeri yang akan dibangun, dengan skema ada yang 3 sampai 4 lantai. Mudah-mudahan ini bisa memaksimalkan infrastruktur pendidikan,” katanya.(Red)

Pemkot Tangsel Lakukan Perapihan Sementara Tumpukan Sampah dan Penyemprotan Anti Bau

Kadis LH: Kami Mohon Dukungan dari Warga

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan langkah cepat dan terukur dalam menangani tumpukan sampah yang terjadi di sejumlah titik. Diantaranya, di bawah flyover Ciputat dan Puskesmas Serpong. Upaya yang dilakukan adalah menutup tumpukan sampah menggunakan terpal serta melakukan penyemprotan rutin guna meminimalisir bau tidak sedap dan menjaga kenyamanan masyarakat sekitar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Bani Khosyatullah menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan penanganan sementara sambil memastikan proses pengangkutan dan pengelolaan sampah berjalan optimal.

“Penutupan dengan terpal dan penyemprotan ini kami lakukan agar dampak bau dapat ditekan, khususnya bagi warga di sekitar lokasi. Ini adalah bagian dari penanganan cepat agar situasi tetap terkendali dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya pada Minggu (14/12/2025).

Ia menambahkan, penyemprotan dilakukan menggunakan cairan ramah lingkungan yang berfungsi menekan aroma tidak sedap sekaligus menjaga kebersihan area sekitar tumpukan sampah. Petugas juga terus disiagakan untuk memantau kondisi lapangan secara berkala.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah teknis di lapangan terus kami perkuat, baik dari sisi pengangkutan, pengendalian bau, hingga penataan lokasi agar lebih tertib dan aman,” jelasnya.

Pemkot Tangsel juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung upaya pemerintah dalam menata Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.

Berbagai upaya sedang dilakukan di TPA Cipeucang. Diantaranya, penataan Landfill 3 dengan metode terasering di anak kali Cirompang agar tidak terjadi longsor, serta pembangunan beronjong di landfill 3.

Lalu, pembukaan akses jalan menuju landfill 4, pembebasan lahan untuk digunakan Material Recovery Facility (MRF).

“Kami mohon dukungan masyarakat. Dengan kolaborasi bersama, persoalan sampah ini bisa kita atasi secara bertahap dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengelolaan sampah, tidak hanya dalam penanganan jangka pendek, tetapi juga melalui pembenahan sistem dan penguatan kesadaran lingkungan di tengah masyarakat.(Red)

DPRD Tangsel Paripurna Hasil Reses, Aspirasi Infrastruktur dan Lingkungan Masih Mendominasi

PelitaTangerang.com, Tangsel — DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025–2026 pada Senin (8/12/2025). Laporan ini memuat berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun para anggota dewan saat turun langsung ke daerah pemilihannya.

Kegiatan reses merupakan agenda resmi anggota DPRD untuk kembali ke wilayah pemilihannya guna menjaring masukan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat. Reses menjadi sarana komunikasi politik antara wakil rakyat dan konstituen, sekaligus jalur penyampaian aspirasi yang tidak tersampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan lainnya.

Dalam laporan yang dibacakan pada paripurna tersebut, mayoritas aspirasi warga masih didominasi oleh persoalan infrastruktur. Wakil Ketua DPRD Tangsel, M. Yusuf, menyebut kebutuhan yang paling banyak disampaikan mencakup perbaikan drainase, rehabilitasi jalan lingkungan, serta penambahan sarana penerangan jalan umum (PJU).

“Rata-rata yang disampaikan masyarakat melalui reses kemarin adalah infrastruktur. Baik itu drainase, perbaikan jalan, hingga sarana penerangan jalan umum. Mayoritas itu,” ungkap Yusuf.

Ia menjelaskan, banyaknya usulan infrastruktur muncul karena masyarakat sering terbentur keterbatasan dalam penyampaian kebutuhan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Oleh sebab itu, reses menjadi ruang alternatif yang efektif untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat.

“Infrastruktur ini juga sudah jadi program. Dalam pembahasan RAPBD kemarin, belanja infrastruktur mencapai hampir 47 persen dari total APBD Tangsel. Jadi sudah terprogram, dan kami di DPRD akan terus mendorong serta menjembatani,” jelasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tangsel, Rizki Jonis, menambahkan bahwa selain infrastruktur, persoalan pengelolaan sampah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, keluhan masyarakat terkait TPA Cipeucang semakin meningkat.

“Masalah sampah juga harus jadi prioritas utama. Aroma tak sedapnya sudah ke mana-mana. Keluhan warga di media sosial sudah banyak, dan ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Rizki.

Di sisi pemerintah, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah menjalankan tugas reses dan menghimpun aspirasi warga. Ia memastikan seluruh hasil reses akan dikaji secara mendalam.

“Semua dokumen reses akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan pemerintah untuk dilakukan kajian internal. Selanjutnya juga akan diproses untuk dijadikan program pada tahun mendatang,” ujarnya.

Pilar menegaskan bahwa masukan masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur, sangat penting dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa anggaran daerah akan diarahkan pada program prioritas yang mencerminkan kebutuhan warga.

“Anggaran yang dimiliki juga akan diarahkan menjadi program prioritas ke depan,” pungkasnya.(ADV)

 

Pengerjaan Hotmix di Makam Binong, Desa Caringin Diduga Tak Sesuai Prosedur, Camat Legok Harus Tindak Tegas

Oplus_16908288

PelitaTangerang.com, Tangerang – Pekerjaan pengaspalan (hotmix) di area makam Binong, Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, menjadi perhatian setelah ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian dengan prosedur dan standar teknis pelaksanaan proyek infrastruktur. Senin 09/12/2025

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi, sehingga tidak terdapat keterangan terkait sumber anggaran, masa pelaksanaan, volume pekerjaan, maupun identitas kontraktor pelaksana. Ketiadaan papan informasi merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi yang wajib diterapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Saat kegiatan berlangsung, pelaksanaan pekerjaan juga terpantau tidak menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) beberapa pekerja tidak memakai helm,rompi keselamatan, dan sepatu pelindung. Area kerjapun tidak dipasangi tanda pembatas atau rambu keselamatan.

Selain itu, terlihat bahwa ketebalan lapisan hotmix tidak memenuhi standar ketebalan ideal, dan material agregat yang digunakan diduga bukan kualitas yang seharusnya, sehingga berpotensi menurunkan mutu konstruksi. Dugaan penggunaan material di bawah spesifikasi tersebut dapat berimplikasi pada berkurangnya volume pekerjaan serta membuka peluang terjadinya mark-up anggaran.

Temuan tersebut memperlihatkan perlunya peningkatan pengawasan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, terutama mengingat proyek infrastruktur di fasilitas umum harus dibangun dengan kualitas terbaik agar tidak cepat rusak atau menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, Camat Legok diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak pelaksana jika terbukti terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar teknis dan administrasi.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pelaksana maupun pemerintah kecamatan/dinas terkait mengenai kondisi proyek tersebut.(D.s)

Pemkot Tangsel Siaga Inflasi Jelang Nataru, Pilar: Stabilitas Harga Pangan Jadi Prioritas

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menyiapkan serangkaian langkah cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Serpong Utara, Selasa (9/12/2025).

Menurut Pilar, momen nataru selalu diikuti dengan lonjakan permintaan kebutuhan pangan. Tanpa kesiapan stok dan kelancaran distribusi, kondisi ini dapat memicu kenaikan harga yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

“Saat ini, Pemkot Tangsel sendiri terus berupaya memberikan beberapa bantuan, terkait jaminan sosial di masyarakat, lalu juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk bagaimana bisa menggenjot daya beli masyarakat,” ujar Pilar.

Untuk itu, Pilar meminta seluruh pihak fokus menjalankan kebijakan pengendalian inflasi berbasis empat strategi. Pertama, memastikan keterjangkauan harga melalui pemantauan intensif di pasar serta kesiapan operasi pasar dan gelar pangan murah yang digelar tepat sasaran.

Kedua, menjamin ketersediaan pasokan pangan strategis hingga akhir Januari 2026 cukup, termasuk memperkuat efektivitas program RW Mantap sebagai bagian dari kemandirian pangan masyarakat, serta menjalin koordinasi antar-daerah untuk menjamin pasokan tidak tersendat.

Ketiga, mengamankan kelancaran distribusi logistik, terutama saat libur akhir tahun yang kerap terjadi kemacetan. Pilar mengingatkan bahwa Tangsel sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Pandeglang, Serang, hingga Jakarta sehingga jalur distribusi harus tetap terjaga.

“Lalu yang keempat adalah komunikasi efektif. Kita perlu memberikan informasi yang akurat untuk fokus dalam sosialisasi ketersediaan stok dan harga, guna meredam ekspektasi inflasi yang dipicu oleh isu atau rumor di media sosial,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga lembaga statistik.

Pilar berharap berbagai langkah tersebut mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun keamanan, sehingga perayaan akhir tahun di Tangsel dapat berlangsung nyaman dan penuh suka cita.

“Mari kita buktikan bahwa pemerintah kota mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi stabilitas harga, sehingga perayaan natal dan tahun baru dapat berlangsung dengan khidmat, gembira dan juga sejahtera,” ucapnya.(Red)

Tangsel Raih Peringkat II Nasional Sutami Award 2025 untuk Kinerja Terbaik Pembinaan Jasa Konstruksi

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Tangsel berhasil meraih Peringkat II Sutami Award 2025 untuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, kepada Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo saat peringatan Hari Bakti ke-80 Kementerian PU yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta, Senin (01/12) lalu.

Ditemui di tempat terpisah, Bambang menyampaikan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemkot Tangsel mampu menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor jasa konstruksi.

“Penghargaan ini bukan hanya sebuah apresiasi, tetapi penanda bahwa sistem pembinaan jasa konstruksi di Tangerang Selatan berjalan pada jalur yang benar. Kami memastikan setiap proses pembangunan dilakukan secara profesional, sesuai regulasi, dan mengedepankan kualitas,” ujarnya dari keterangan yang didapat pada Kamis (04/12/2025).

Ia menambahkan bahwa capaian ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah teknis, para penyedia jasa konstruksi, hingga pengawasan yang melibatkan masyarakat.

“Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama. Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Tangsel tidak hanya cepat selesai, tetapi juga aman, berstandar, dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” jelasnya.

Lebih jauh, Bambang menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi pemacu bagi Pemkot Tangsel untuk terus memperkuat kapasitas pembinaan jasa konstruksi, termasuk peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan penguatan sistem pengawasan.

“Kami tidak ingin berhenti pada pencapaian ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus hadir sebagai pemerintah yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kualitas pembangunan kota,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK, Robbi Cahyadi, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, terlebih di momen perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Kota Tangerang Selatan dan Hari Bakti PU ke-80.

“Alhamdulillah, prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi,” ujar Robbi.

Robbi menegaskan bahwa SDABMBK berkomitmen memastikan setiap proyek pembangunan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta agar pembangunan di Kota Tangerang Selatan benar-benar memberikan dampak positif dan memudahkan kehidupan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam sektor pembinaan konstruksi. Tahun sebelumnya, SDABMBK juga berhasil meraih Peringkat II Nasional kategori Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pada Sutami Award 2025, Kota Tangerang Selatan menempati posisi kedua secara nasional, di bawah Kabupaten Banjar dan di atas Kabupaten Bandung. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah dalam mendukung tata kelola jasa konstruksi yang berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Malam penganugerahan Sutami Award 2025 merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum yang mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”(Red)

Gugatan Kasasi Abdul Latif CS Ditolak MA

PelitaTangerang.com, Bogor — Di sebuah ruang kelas sederhana SMA Nurul Falaah, Desa Sibadung, Kecamatan Gunung Sindur, pembacaan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa antara Abdul Latif Cs dan M. Yunus Cs berlangsung tanpa gegap gempita. Yang hadir hanya satu pihak: tim kuasa hukum M. Yunus. Pihak penggugat, Abdul Latif Cs, tak muncul. Unsur Forkopimcam—kepala desa, camat, hingga kapolsek—yang sebelumnya disebut-sebut mengetahui dinamika konflik ini pun tidak menampakkan diri.

Minimnya kehadiran pada momen penting itu memunculkan pertanyaan baru: mengapa pihak-pihak yang paling berkepentingan justru absen ketika putusan tertinggi dibacakan?.

Kuasa Hukum M. Yunus, Indra Sulaiman, S.H., menjelaskan bahwa perjalanan gugatan ini bukan proses singkat. Sejak tingkat Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi, gugatan Abdul Latif Cs secara beruntun dinyatakan tidak diterima dan ditolak. Kasasi di Mahkamah Agung—upaya hukum terakhir—juga berakhir serupa.

“Semua tahapan sudah jelas. Dari Pengadilan Negeri tidak diterima, Pengadilan Tinggi menolak, dan Mahkamah Agung kembali menolak. Artinya M. Yunus masih sah sebagai Ketua Pembina berdasar Akta 2020,” ujar Indra.

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa struktur kepengurusan yang selama ini disengketakan sebenarnya telah memiliki dasar legal yang kuat.

Konflik internal organisasi ini tidak muncul tiba-tiba. Menurut keterangan Indra, persoalan bermula ketika Abdul Latif, yang saat itu menjabat Ketua Pengurus, tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Kondisi ini memicu ketegangan internal yang kemudian berujung pemecatan.

Namun realitas di lapangan justru memperlihatkan anomali: meski telah diberhentikan, pihak Abdul Latif Cs disebut masih menguasai fisik. Situasi inilah yang membuat konflik terus berlanjut meski MA telah menolak kasasi mereka.

“Ke depan kami akan kembali memetakan langkah hukum yang paling memungkinkan. Kami masih melihat celah-celah hukum yang mungkin dipakai Abdul Latif untuk upaya lanjutan,” jelas Indra.

Ketiadaan pihak penggugat pada pembacaan putusan MA memunculkan tanda tanya besar. Padahal, undangan menurut keterangan M. Yunus sudah disampaikan.

“Undangan sudah diberikan, tetapi Abdul Latif Cs tidak hadir. Kades, Camat, dan Kapolsek pun tidak datang,” ucap Yunus.

Absennya unsur pemerintah setempat yang sebelumnya disebut mengetahui perselisihan organisasi ini menambah daftar kejanggalan. Apakah ada tekanan tertentu? Ketidaksiapan menerima hasil putusan? Atau sekadar ketidakhadiran karena alasan administratif? Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak tersebut.

Meski kasasi telah ditolak, konflik ini kemungkinan belum akan berhenti. Yunus menegaskan bahwa langkah berikutnya akan mengarah pada penertiban internal organisasi, termasuk permintaan LPJ kepada pihak-pihak yang sebelumnya menjabat.

“Kalau putusan sudah jelas ditolak, maka mereka secara hukum harus kembali masuk. Dan kami akan kembali meminta LPJ kepada pihak terkait dalam organisasi,” tegas Yunus.

Dengan putusan MA yang memperkuat legalitas M. Yunus sebagai Ketua Pembina, bola kini berada pada pihak Abdul Latif Cs—apakah mereka akan tunduk pada putusan, atau justru mencari jalur hukum baru?

Yang jelas, konflik berkepanjangan ini bukan sekadar soal kursi jabatan, melainkan soal tata kelola, pertanggungjawaban, dan transparansi organisasi yang selama ini dipertanyakan.(Red)

Berita Terbaru