Kamis, 25 Juni 2026
Beranda blog Halaman 17

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Menyalurkan Bantuan Kepada Fakir Miskin Di Kedaung Melalui Dinas Sosial 

PelitaTangerang.com, Tangsel – Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), tidak menyulutkan pemerintah Tangsel untuk menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial kepada warga masyarakat miskin, khususnya di Jalan Kavling Keuangan 1 RT 002/001- Kedaung – Kecamatan Pamulang. (05/12/25).

Kondisi warga masyarakat yang bernama Dadang dan Endang Sari ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangsel. Pada Jumat Petang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, melalui Dinas Sosial, menyalurkan bantuan bagi warga terdampak, khususnya fakir miskin yang belum pernah mendapatkan Bansos sebelumnya.

Penyaluran bantuan ini turut disaksikan oleh Ketua RT 002/001 Sapri Ali dan masyarakat setempat.

Dadang dan Istrinya Endang Sari yang saat ini sedang sakit, mengaku terkejut sekaligus bersyukur atas perhatian pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Bantuan ini berupa Beras, Mie Instan, Teh, Minyak Goreng, Gula, dan Sarden

“Saya sangat shock dan terkejut dengan bantuan ini. Terima kasih kepada Pemerintah Tangsel yang telah membantu kami,” ujar Dadang.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga masyarakat yang kekurangan khususnya fakir miskin. (Faisol)

Proyek U-Ditch di Jalan Raya Panongan Sarat Kejanggalan: Diduga Tanpa Lantai Kerja, Tanpa Dewatering, dan Informasi Lokasi Proyek Tidak Sesuai Papan

PelitaTangerang.com,Tangerang — Pekerjaan pemasangan u-ditch di ruas  Jalan Raya Panongan, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, kembali memantik kritik setelah ditemukan serangkaian dugaan pelanggaran teknis dan administratif. Proyek yang menelan anggaran Rp198.201.000,00 dan dikerjakan oleh CV. Putri Nazwa ini tidak hanya diduga tidak sesuai spesifikasi, tetapi papan informasinya pun menunjukkan keterangan lokasi yang berbeda dari tempat pekerjaan sebenarnya. Sabtu 06/12/2025

Temuan lapangan mengungkap pola pelaksanaan yang tidak profesional, indikasi ketidakpatuhan pada standar konstruksi, serta dugaan ketidaksesuaian dokumen proyek.

Salah satu dugaan terkuat adalah ketiadaan lantai kerja (lean concrete) sebelum pemasangan u-ditch. Padahal, lantai kerja merupakan fondasi wajib untuk memastikan elevasi presisi dan stabilitas struktur.

Tanpa lantai kerja, konstruksi berpotensi amblas,bergeser,cepat retak, dan memiliki masa pakai yang jauh di bawah standar.

Jika benar lantai kerja tidak diterapkan, maka hal ini merupakan pelanggaran teknis serius yang secara langsung merendahkan kualitas pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara.

Dugaan lainnya adalah pemasangan u-ditch dilakukan di area yang masih basah tanpa proses dewatering. Kondisi dasar galian yang lembek akibat genangan air dapat melemahkan daya dukung tanah, menyebabkan struktur tidak stabil, dan mempercepat kerusakan saluran.

Tahapan dewatering adalah prosedur elementer dalam pekerjaan drainase. Ketika tahapan dasar seperti ini saja diabaikan, muncul indikasi kuat bahwa kontrol kualitas pekerjaan tidak berjalan atau bahkan diabaikan.

Proyek senilai Rp198.201.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Putri Nazwa seharusnya mengikuti setiap detail spesifikasi teknis dalam RAB.

Namun kuat  dugaan tidak adanya lantai kerja, tidak adanya dewatering, dan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan dokumen proyek, mengarah pada pertanyaan mendasar: Apakah anggaran yang dicairkan benar-benar direalisasikan sesuai spesifikasi?

Potensi ketidaksesuaian tersebut dapat berimplikasi pada kerugian negara dan menurunnya kualitas infrastruktur secara jangka panjang.

Kejanggalan semakin tajam setelah ditemukan bahwa papan informasi proyek mencantumkan lokasi pekerjaan di Jalan Cikupa, Desa Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan dilaksanakan di Kecamatan Panongan, bukan Cikupa.

Perbedaan lokasi antara papan proyek dan lokasi pekerjaan mengangkat sejumlah pertanyaan serius.

Apakah dokumen administrasi proyek sesuai dengan realisasi?

Apakah anggaran yang tertulis diperuntukkan untuk wilayah lain, namun pekerjaan dialihkan ke tempat berbeda?

Dan apakah terdapat potensi manipulasi data atau ketidaksesuaian informasi pada dokumen resmi?

Kondisi ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan, baik teknis maupun administratif

Dari rangkaian temuan tersebut, terlihat bahwa pengawasan proyek diduga sangat lemah, baik dari konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen (PPK), maupun instansi teknis terkait.

Ketiadaan tahapan dasar dan ketidakakuratan papan informasi merupakan sinyal bahwa pengawasan tidak berjalan, atau ada kelonggaran yang memungkinkan tahapan dilanggar.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada penjelasan resmi dari
CV. Putri Nazwa selaku pelaksana, dan pemerintah Dinas bina marga dan sumberdaya air.(D.s)

Pemerintah Pacu Pemulihan Sumatra: Listrik, Telekomunikasi, dan Logistik Diperbaiki dalam Waktu Singkat

“Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak, termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” ujar Menko Pratikno.

Selain itu, Menko Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan struktur komando penanganan bencana semakin diperkuat dalam beberapa hari terakhir melalui aktivasi posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten. Pos pendamping nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan kementerian terkait juga telah ditempatkan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik.

“Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir. Kita juga memberi laporan daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, dan per kemarin sudah berhasil dilakukan air drop dengan pesawat angkut TNI AU, CN-295, A-2904, dan juga C-130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal TNI, kapal angkut TNI,” imbuh Menko Pratikno.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pratikno juga menjelaskan bahwa TNI, Polri, dan berbagai instansi telah mendirikan posko logistik, pos kesehatan, dapur lapangan, dan dapur SPPG di lapangan. Menko Pratikno juga menyampaikan bahwa BUMN sudah bergerak memulihkan jaringan listrik, telekomunikasi, akses jalan, dan distribusi BBM dengan percepatan signifikan. Perbaikan tower bertegangan tinggi dipersingkat dari lima hari menjadi dua sampai tiga hari.

“Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5 hari, 5-6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun-Bireuen maupun Tarutung-Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali,” ungkap Menko Pratikno.

Selain itu, Menko Pratikno menjelaskan bahwa Telkom telah menurunkan sebanyak 2.498 personel untuk mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatra. Menko Pratikno juga menyampaikan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) melalui jalur darat juga terus diupayakan oleh Pertamina dengan didukung oleh berbagai pihak.

Pemerintah juga menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir melalui analisis citra satelit. Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan telah bergerak untuk memastikan tata kelola lingkungan ditegakkan.

“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” ujar Menko Pratikno.

Dengan struktur komando yang diperkuat, pemerintah memastikan peningkatan respons setiap jam. Fokus pemerintah adalah menjaga keselamatan warga serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Pemerintah mengajak seluruh pihak tetap bersatu untuk mendukung pemulihan para korban.(**)

Sukses Tekan Pengangguran Terbuka, Pemkot Tangsel Raih Penghargaan dari Kemendagri RI

PelitaTangerang.com, Tangsel  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) dalam kategori tingkat kota fiskal tinggi dengan implementasinya dalam penyerapan tenaga kerja.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli dan didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, dalam ajang Malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah yang digelar di Jakarta, pada Senin (01/12/2025).

Dalam apresiasi kali ini, tiga orang Dewan Pengarah Penilaian terdiri dari Prof. Siti Zuhro (Praktisi), Prof Muchlis Hamdi (Kemendagri), dan Arif Zulkifli (Praktisi).

Penghargaan ini tentu tak lepas lewat keberhasilan Pemkot Tangsel menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dimana sebelumnya 5,81 persen, dan saat ini 5,09 persen.

Penurunan ini tentu melalui inovasi berbagai program yang dijalankan. Salah satunya, program D3 (Dilatih, Disertifikasi dan Ditempatkan).

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut, menyampaikan capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta kolaborasi erat dengan dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

Ia menekankan bahwa penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi warga Tangsel.

Benyamin menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan terus hadirkan kebijakan pro-pertumbuhan dan pro-kesempatan kerja.

“Tangsel adalah kota yang ekonominya dinamis. Kami mendorong investasi berkualitas, sekaligus memastikan warga mendapat akses pelatihan dan peningkatan keterampilan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujarnya.

Meski pencapaian menunjukkan penurunan TPT, tantangan tetap ada, kata Benyamin. Misalnya, upskilling/ reskilling tenaga kerja agar mereka makin kompetitif, pemerataan kesempatan kerja ke seluruh wilayah, dan menjaga agar penyerapan tenaga kerja terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk usia produktif.

Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan bahwa Tangsel mampu menjaga daya saing ekonomi dan secara konsisten mendorong terbukanya lapangan kerja baru. Kami bersyukur, namun yang lebih penting adalah bagaimana capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi warga Tangsel,” pungkasnya.(Red)

Pilar Harapkan Dekranasda Tangsel 2025-2030 Serap Pekerja Lokal dan Tingkatkan Ekonomi Industri Kreatif

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2025-2030 resmi dilantik di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Selasa, (02/12/2025).

Dalam pelantikan itu, Truetami Ajeng Pilar kembali dikukuhkan sebagai Ketua Dekranasda Kota Tangsel oleh Ketua Dekranasda Provinsi Banten Tinawati Andra Soni.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM lokal, karena dekranasda memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Jadi dekranasda ini punya tanggung jawab moral, khususnya di Kota Tangerang Selatan untuk penggerakan dan mengembangkan industri ekonomi kreatif, yang memiliki efek dominonya membuka peluang masyarakat untuk bisa bekerja dan semakin banyak masyarakat yang punya inovasi,” ujarnya.

Pemerintah Kota Tangsel juga menargetkan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan usaha, hingga pemetaan kebutuhan permodalan.

Pilar menyebut beberapa produk unggulan seperti kerajinan kulit, aksesoris, rajut, hingga ecoprint dan parfum dari Tangsel sudah berhasil menembus pasar internasional seperti Jepang dan Belanda.

“Ternyata standar kualitas kita dan harga kita, ternyata bisa diterima oleh bangsa pasar global. Nah ini yang harus kita dorong, yang sudah diterima di pasar global ini, kita nanti ajak obrol lagi Dekranasda Tangsel, soal kebutuhannya supaya kamu bisa terus melakukan ekspor produk-produk unggulan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menyampaikan komitmen meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta.

Menurut Tina, optimalisasi pemasaran produk lokal menjadi fokus utama ke depan.

“Kami akan memperkuat pembinaan UMKM hingga tingkat kecamatan agar pengembangan kerajinan lebih merata dan terarah,” kata Tina.

Dekranasda Tangsel juga dihadapkan akan memperluas program promosi dan membuka peluang pasar melalui kegiatan branding dan pameran. Tina berharap UMKM lokal semakin dikenal, sekaligus meningkatkan daya beli dan produktivitas masyarakat.

Pelantikan pengurus Dekranasda ini menandai langkah Pemkot Tangsel dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi wilayah.(Red)

Pemkot Tangsel Peringati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap keselamatan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Peringatan ini digelar dalam apel bersama di Lapangan Puspemkot Tangsel, Senin (1/12/2025), yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel, Cahyadi.

“Kita dengar akhir-akhir ini beragam informasi yang memunculkan keprihatinan, terutama terkait dengan semakin maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dari keprihatinan itu tentunya menjadi bagian upaya kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, setidaknya di tingkat keluarga kita,” ujar Cahyadi.

Peringatan tersebut menjadi momentum penting mengingat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangsel menunjukkan peningkatan mengkhawatirkan pada tahun 2025.

Hingga akhir November, 365 kasus telah ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, hampir setengahnya melibatkan korban anak dan didominasi tindak kekerasan seksual.

Ia menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap remeh, sebab media lokal hingga nasional juga menunjukkan jumlah pemberitaan kekerasan terhadap anak yang semakin tinggi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas kasus.

Dalam momen ini, Pemkot Tangsel kembali mengingatkan bahwa Setiap tahunnya, mulai 25 November diselenggarakan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau 16 Days of Activism Against Gender Violence, sebuah kampanye internasional untuk menghentikan segala bentuk kekerasan berbasis gender. Di Tangsel, rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga 8 Desember mendatang.

Menurut Cahyadi, kampanye ini harus menjadi dorongan bersama untuk memperkuat upaya pencegahan di lingkungan terdekat.

“Kami di sini mengingatkan kembali bahwa yuk kita bareng-bareng memperhatikan anak-anak kita, lingkungan kita agar bisa lebih aman lagi dalam hal-hal yang menyangkut kekerasan,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Cahyadi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Tangsel, bahkan di tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk lebih proaktif ikut serta menyebarluaskan informasi serta menjadi garda terdepan menyampaikan edukasi ke masyarakat.

Setiap tahunnya, mulai 25 November diselenggarakan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau 16 Days of Activism Against Gender Based Violence, sebuah kampanye internasional untuk menghapus kekerasan berbasis gender.

Rangkaian kegiatan ini akan digelar hingga 8 Desember mendatang di Kota Tangsel sebagai bentuk komitmen gerakan perlindungan perempuan dan anak.(Red)

Pemkot Tangsel Dukung Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini Lewat Himpaudi Fest 2025

PelitaTangerang.com, Tangsel –  Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Fest 2025 yang digelar oleh Pengurus Daerah Himpaudi Tangsel di Batalyon Arhanud, Serpong Utara, pada Minggu (30/11/2025).

Kegiatan yang bertema “Guru Bahagia Anak Ceria Indonesia Juara” ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidik dan memperteguh fondasi pendidikan dasar bagi anak-anak usia dini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangsel, Deden Deni, menegaskan pentingnya pendidikan usia dini sebagai pijakan awal yang menentukan jenjang pendidikan selanjutnya. Ia menjelaskan bahwa PAUD adalah fondasi utama pembangunan karakter anak, sama pentingnya seperti pondasi dalam sebuah bangunan.

“Pendidikan usia dini menjadi fondasi dari pendidikan-pendidikan selanjutnya. Kalau dianalogikan, fondasi bangunan adalah hal fundamental. Mau secanggih apa pun bangunan di atasnya, kalau fondasinya tidak kuat maka tidak ada artinya,” ujar Deden.

Ia juga menekankan bahwa kualitas guru menjadi penentu keberhasilan proses pendidikan.

Menurutnya, kurikulum maupun fasilitas tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa tenaga pendidik yang profesional.

“Bagaimanapun, guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan. Sebagus apa pun kurikulumnya, selengkap apa pun fasilitasnya, kalau gurunya tidak punya kualitas maka tidak ada artinya apa,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas guru PAUD, Disdikbud Tangsel mulai memberikan beasiswa bagi guru PAUD yang belum memiliki gelar S1 atau memiliki latar belakang pendidikan yang belum linear dengan bidang PAUD.

Program ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi guru secara berkelanjutan.

“Mulai tahun ini kami memberikan beasiswa bagi guru-guru PAUD yang belum S1 atau S1-nya tidak linear. Pada tahap awal ini ada 71 guru yang mendapatkan fasilitas beasiswa. Mudah-mudahan ini meningkatkan kualitas tenaga pendidik PAUD,” tambah Deden.

Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Tangsel, Muhammad Nurhadi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Himpaudi Fest 2025 diharapkan menjadi langkah awal menuju pemerataan akses pendidikan usia dini.

Ia berharap regulasi Wajib Belajar 13 Tahun dapat segera terealisasi sehingga pemerataan pendidikan usia dini semakin kuat sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

“Harapan kami, tidak ada lagi anak usia dini yang tidak bersekolah, agar kita benar-benar siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.(Red)

Pemusnahan Minuman Keras, Granat Apresiasi Kineja SatPol PP

PelitaTangerang.com, Tangsel – Satpol PP Kota Tangerang Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 /2025 tentang Trantibunlinmas terkait larangan peredaran minuman beralkohol. Pada Rabu 26 November 2025, sebanyak 13.970 botol minuman keras hasil penyitaan sejak Februari hingga November 2025 dimusnahkan di halaman Kantor Dukcapil Kota Tangerang Selatan.

Kegiatan pemusnahan ini dihadiri unsur Forkopimda Kota Tangerang Selatan, berbagai organisasi kemasyarakatan, serta ratusan pelajar yang turut menyaksikan proses pemusnahan barang bukti tersebut. Salah satu ormas yang hadir adalah Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kota Tangerang Selatan.

Dalam sambutannya, Plt. Kasatpol PP Kota Tangerang Selatan, Oki Rudianto, menegaskan bahwa pemusnahan ribuan botol minuman keras ini merupakan bukti nyata konsistensi pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah.

“Pemusnahan minuman beralkohol ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah konsisten menjalankan Perda yang menetapkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota bebas alkohol. Aturan ini dengan tegas melarang penjualan minuman beralkohol di wilayah Tangsel,” ujar Oki.

Oki juga menyampaikan bahwa Satpol PP tidak hanya menyita barang bukti, tetapi juga melakukan penindakan terhadap para pelanggarnya.
“Kami juga telah menindak sejumlah pelanggar. Ada beberapa pengusaha yang kami proses melalui tindak pidana ringan (Tipiring), dan semuanya telah mendapatkan putusan hakim,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua GRANAT Kota Tangerang Selatan, Eko Pranoto, memberikan apresiasi sekaligus mengingatkan besarnya ancaman miras bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi Satpol PP Kota Tangerang Selatan yang tak kenal lelah menegakkan Perda. Konsumsi minuman keras itu haram dan menimbulkan banyak dampak negatif serta merusak organ tubuh manusia,” ujarnya.

Lebih jauh, Eko menjelaskan bahwa “pengguna miras juga rentan menjadi pemakai narkoba, sebuah ancaman yang menurutnya sudah cukup mengkhawatirkan di wilayah Tangerang Selatan.
“Miras ini pintu awal menuju narkoba. pemakai narkoba di Tangsel cukup besar dan ini sangat memprihatinkan. Kita butuh kerja sama dan kolaborasi seluruh masyarakat Tangsel untuk bergerak bersama memberantas peredaran narkoba di kota yang religius ini,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan kembali komitmennya menjaga lingkungan kota tetap aman, sehat, dan bebas dari peredaran minuman beralkohol dan narkotika, sebagai bentuk perlindungan bagi generasi muda dan masyarakat luas.(Epepe)

Pemkot Tangsel Tanamkan Nilai Antikorupsi Sejak Dini Lewat Festival Hakordia 2025

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Inspektorat kembali memperkuat komitmen pendidikan antikorupsi sejak dini dengan menyelenggarakan Festival Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Kegiatan yang digelar pada Kamis, 27 November 2025, di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, ini melibatkan ratusan pelajar tingkat SD dan SMP dalam lomba mewarnai dan menggambar bertema antikorupsi.

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, menyampaikan bahwa peringatan Hakordia menjadi bagian dari upaya panjang menumbuhkan karakter jujur pada generasi penerus.

Dirinya menekankan bahwa anak-anak perlu diperkenalkan pada konsep antikorupsi melalui metode yang menyenangkan, agar nilai tersebut mudah dipahami dan melekat dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini adalah upaya kita untuk menanamkan nilai antikorupsi sejak dini kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan Indonesia Emas ke zaman mereka, mereka sudah tumbuh menjadi anak-anak yang pandai, cerdas, dan seterusnya. Di manapun mereka akan berkiprah, sebagai apapun mereka nanti menjadi orang, nilai antikorupsi itu sudah bisa ditanamkan,” ujar Benyamin.

Benyamin juga menjelaskan bahwa dalam menggambar dan mewarnai, anak-anak dilatih untuk mengikuti aturan, teliti, dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan mereka.

Ia menegaskan bahwa proses sederhana seperti tidak melewati garis dalam mewarnai adalah bentuk kecil dari kejujuran dan kedisiplinan, serta dapat melatih kemampuan otak kanan yang berperan dalam kreativitas, ketelitian, dan pengambilan keputusan.

“Dengan cara menggambar, mewarnai ini, tidak boleh lewat garis, itu juga sudah suatu kejujuran. Karena dia tidak akan mendapat nilai kalau lewat garis. Menggambar, diwarnai, kemudian dia tidak lewat garis, itu hasil dari otak kanan. Nah, otak kanan ini menjadi penting,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak para orang tua dan pendamping untuk turut serta menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anak, karena pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau pemerintah.

Kata Benyamin, ajakan antikorupsi harus hadir dalam keseharian anak, baik melalui contoh perilaku maupun kebiasaan kecil yang jujur.

“Kita menanamkan nilai, tolong bantu kita untuk bertumbuh menjadi generasi-generasi yang antikorupsi ke depannya. Bukan hanya sekadar menggambar, mewarnai, dan lain sebagainya, tapi kita menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Makanya anak-anak silakan bebas menggambar apa, tuangkan imajinasi dan gunakan otak kanan kalian,” pungkasnya.(Red)

Pemkot Tangsel Musnahkan 13.970 Botol Miras Ilegal, Benyamin Tegaskan Penegakan Perda Tanpa Kompromi

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan memusnahkan 13.970 botol minuman keras ilegal hasil penindakan sejak awal 2025 hingga November. Pemusnahan berlangsung di halaman Kantor Disdukcapil, Kecamatan Setu pada Rabu (26/11/2025), dipimpin langsung Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Benyamin menegaskan bahwa aturan soal minuman beralkohol di Tangsel diberlakukan secara ketat sesuai peraturan daerah.

“Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) kita Tangerang Selatan, minuman beralkohol itu dilarang, tidak boleh. Jadi setiap minuman beralkohol berapa persen pun itu tidak boleh,” ujar Benyamin.

Ribuan botol miras yang dimusnahkan itu merupakan hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas laporan masyarakat.

“Operasi dilakukan setiap saat. Ada laporan kita turun, tidak ada laporan pun Satpol PP tetap turun,” jelasnya.

Minuman beralkohol tersebut disita dari berbagai warung tidak resmi yang masih nekat menjual miras secara tersembunyi.

Menurut Benyamin, pedagang resmi sudah memahami aturan sehingga penindakan lebih banyak menyasar pelaku ilegal.

Selain menyita barang bukti, Pemkot Tangsel juga melakukan penyidikan terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan peraturan daerah.

“Yang jelas, selama ada pelanggaran Perda, kami tindak. Ada penyidikan, bukan cuma penyitaan,” tutur Benyamin.

Saat ditanya terkait potensi kerugian negara akibat peredaran miras ilegal, Benyamin menyebut pihaknya belum menghitung aspek tersebut secara spesifik. Fokus pemerintah lebih pada ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan aturan daerah.

Ia memastikan penindakan dan pengawasan terhadap distribusi minuman beralkohol akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga Tangsel tetap aman dan kondusif.

“Ini akan terus kita lakukan sepanjang Perda-nya (berlaku) di Tangerang Selatan,” ucap dia.(Red)

Berita Terbaru