PelitaTangerang.com, Tangsel — Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh ironi yang memprihatinkan. Seorang guru yang menjalankan tugas mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan justru harus berhadapan dengan laporan hukum yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap profesi pendidik.

Sejumlah guru dan praktisi pendidikan menyayangkan terjadinya laporan tersebut. Mereka menilai tindakan Bu Budi guru SD yang mengajar di Mater Dei, merupakan bagian dari tugas pendidik dalam menanamkan nilai empati, kepedulian sosial, dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini. Menurut mereka, teguran yang bersifat mendidik seharusnya tidak langsung dipersepsikan sebagai kekerasan atau tindakan negatif tanpa klarifikasi yang utuh.

Di sisi lain, kasus ini memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik. Banyak guru merasa berada dalam posisi serba salah ketika harus menegur atau mendisiplinkan siswa. Niat untuk mendidik dan membentuk karakter anak sering kali berbenturan dengan sensitivitas orang tua, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Pihak sekolah SDS Mater Dei Pamulang dikabarkan telah berupaya melakukan komunikasi dengan orang tua siswa untuk meluruskan duduk perkara. Sekolah menegaskan bahwa apa yang dilakukan Bu Budi murni merupakan bagian dari proses pembelajaran karakter dan tidak mengandung unsur kekerasan fisik maupun verbal.

Kasus ini kembali membuka diskusi publik mengenai pentingnya sinergi antara orang tua dan sekolah dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter tidak dapat berjalan optimal tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Guru diharapkan dapat menjalankan perannya dengan aman dan nyaman, sementara orang tua juga diharapkan memahami metode pendidikan yang diterapkan di sekolah.

Hingga saat ini, proses hukum terhadap laporan tersebut masih berjalan. Banyak pihak berharap kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan menjadi pembelajaran bersama, agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan dunia pendidikan tetap menjadi ruang yang aman bagi guru maupun siswa.

Menanggapi kasus tersebut, Eko Pranoto, Ketua Perkumpulan Sekolah Swasta Tangerang Selatan, menyampaikan rasa sangat miris dan prihatin atas kejadian yang terjadi.

“Ini akan menjadi preseden yang akan berulang kalau dilakukan pembiaran, Ketika guru mendidik dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, justru dianggap sebagai kekerasan verbal. Saat guru menanamkan sikap taat, disiplin terhadap aturan, serta norma-norma kebaikan, malah dipersepsikan secara keliru,” ujar Eko.

Menurutnya, kondisi ini sangat berbahaya bagi masa depan pendidikan. Jika guru terus berada dalam bayang-bayang kriminalisasi, maka akan muncul sikap apatis, pesimis, dan enggan peduli dalam menjalankan tugas mendidik.

“Ke depan, guru bisa menjadi malas tahu. Dan ini fatal. Ironisnya, ketika guru bersikap pasif pun, berpotensi laporan ke pihak polisi bahwa karena guru tidak peduli, simalakama bagi seorang guru” tegasnya.

Eko menambahkan bahwa guru seharusnya mendapat perlindungan hukum yang jelas dan tegas agar dapat menjalankan peran pendidikan secara maksimal tanpa rasa takut.

“Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui dindikbud dapat memfasilitasi perlindungan guru melalui Peraturan Daerah (Perda) ataupun perwal terkait dengan Perlindungan Guru saat melaksankan tugas, kami dari PKSS akan melakukan aspirasi ini agar perda dperlindungan guru dapat terwujud sehingga para pendidik merasa aman, terlindungi, dan jauh dari praktik kriminalisasi saat mengajar dan mendidik.

Saya berharap para tokoh yang peduli pendidikan, Dewan Pendidikan, PGRI maupun Forum Komite Sekolah dan organ profesi guru bisa duduk bersama untuk peduli terhadap kriminalisasi guru, tidak harus memandang guru negeri ataupun guru swasta, kami PKSS siap memfasilitasi ” pungkasnya.(Epp)

PelitaTangerang.com, Tangsel – Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., Pangdam Jaya, baru-baru ini bikin kejutan dengan “blusukan” ke SMP Falatehan di Lengkong Gudang Timur, Serpong. Kedatangannya bukan tanpa alasan, Ternyata, beliau mau memastikan sendiri program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo, agar berjalan lancar di sekolah.(22/01/26)

Didampingi para petinggi TNI seperti Komandan Korem 052 Wijayakrama, Brigjen TNI Faisal Rizal, S.I.P., Dandim 0506, Kolonel Infanteri Ari Sutrisno, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Deden Deni, Pangdam Jaya langsung menuju lokasi untuk “menginspeksi langsung berjalannya program MBG..

Kunjungan ini merupakan bagian dari program rutin TNI dalam memantau dan evaluasi program-program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama pelayanan gizi dan penguatan ekonomi masyarakat

Sampai di SMP Falatehan, Pangdam Jaya langsung disambut dengan antusias oleh guru-guru dan murid-murid yang sudah siap menyambut kedatangannya. Kepala SMP Falatehan, Eko Pranoto, menyampaikan rasa terima kasih “kami segenap civitas sekolah Falatehan sangat senang Bapak Pangdam mau datang dan melihat langsung kondisi sekolah kami. Beliau juga sangat familiar dan respon saat diskusi terkait soal program MBG dan masalah pendidikan di Tangsel,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Beliau langsung turun tangan melihat anak-anak makan siang bergizi yang sudah disiapkan. beliau juga masuk kelas dan tegur sapa dengan santai kepada murid-murid sambil melihat mereka makan. Sangat terlihat kepeduliannya terhadap generasi penerus bangsa.

“Saya senang banget lihat anak-anak semangat makan dan belajar. Program Makan Bergizi Gratis ini sangat penting bagi masa depan mereka. Gizi yang baik itu modal utama buat jadi anak pintar dan sehat,” kata Pangdam Jaya sambil tersenyum.

Dengan kunjungan ini, diharapkan SMP Falatehan semakin semangat buat memberikan yang terbaik buat murid-muridnya. Program MBG juga diharapkan bisa berjalan makin lancar dan memberikan manfaat yang maksimal buat anak-anak Indonesia.(Epp)

PelitaTangerang.com, Tangsel – Musyawarah Besar (Mubes) PKSS SMP Kota Tangerang Selatan yang diadakan untuk memilih kepemimpinan baru periode 2026-2030 telah berjalan lancar dan sukses. Kegiatan yang merupakan agenda 4 tahunan organisasi Persatuan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) ini diselenggarakan oleh panitia Mubes II.

Udin Syarifudin, Ketua Panitia Mubes II, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta yang hadir. “Awalnya, kami sempat ragu dengan kehadiran peserta karena cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi sejak pagi. Namun, ternyata para kepala sekolah swasta di Kota Tangerang Selatan tetap antusias hadir dan mengikuti kegiatan Mubes II ini,” ujarnya.

Acara yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 ini berlangsung secara demokratis dengan memunculkan empat calon ketua dari berbagai wilayah. Keempat calon tersebut berasal dari Korwil Pamulang, Pondok Aren, Ciputat Timur, serta Serpong dan Ciputat. Sementara itu, wilayah kecamatan Setu dan Serut tidak mencalonkan anggotanya.

Melalui mekanisme voting, Eko Pranoto P dari SMP Falatehan berhasil terpilih kembali sebagai ketua dengan perolehan 48 suara. Sementara itu, Dede dari SMP Darma Karya UT memperoleh 9 suara, Erfi dari SMP Matahari meraih 10 suara, dan Ida Farida dari YMJ mendapatkan 12 suara.

Dengan terpilihnya kembali Eko Pranoto P, diharapkan PKSS SMP Kota Tangerang Selatan dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme kepala sekolah serta memperjuangkan aspirasi pendidikan swasta di kota Tangerang Selatan.(Epp)

PelitaTangerang.com, Tangsel – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menyampaikan kegeramannya atas kejadian pelecehan seksual yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri di Tangsel.

“Saya hadir ke sini untuk menguatkan dan memberikan pengarahan kepada sekolah dan jajaran guru. Saya sudah koordinasi juga dengan Kapolres, semuanya lagi ditempuh proses hukum. Tapi kalo ada hukuman yang terberat, saya minta itu yang dilakukan,” kata Benyamin usai mengunjungi SDN Rawabuntu 01 pada Kamis (22/01/2026).

Terkait korban, kata Benyamin, Pemkot Tangsel terus melakukan pendampingan psikologis secara mendalam. Termasuk ke depan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerja sama dengan himpunan psikologi dari perguruan tinggi yang ada di Tangerang Selatan.

“Langkah-langkah juga sudah dilakukan, Dinas Pendidikan sudah mengumpulkan pihak sekolah dan orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap putra-putrinya,” kata Benyamin.

Selain itu, dari sisi pengawasan Benyamin juga menegaskan setiap sekolah bakal diperkuat dengan dipasang CCTV, dari jenjang PAUD, SD hingga SMP.

“Saya sudah mintakan ke Kominfo dan itu dilakukan sesegera mungkin. Jadi nanti satu sekolah berapa tergantung kebutuhan,” ungkapnya.

Benyamin menekankan, pemerintah daerah tidak akan mentoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Ia memastikan sanksi tegas diberikan sesuai kewenangan pemerintah daerah, sambil proses hukum tetap berjalan.

“Pelakunya dihukum itu pasti. Dan untuk gurunya, saya berikan sanksi yang berat termasuk penonaktifan,” tutupnya.(Red)

PelitaTangerang.com, Tangsel – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan turun langsung ke SD Negeri Rawabuntu 01, Kecamatan Serpong untuk memastikan penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan salah satu tenaga pengajar berjalan secara serius, menyeluruh, dan berpihak pada korban.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta jajaran Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

Pilar menyebutkan, kehadiran pemerintah bertujuan memperoleh informasi lengkap sekaligus memastikan kondisi para siswa yang menjadi korban mendapatkan perhatian maksimal.

“Hari ini saya datang langsung ke sekolah, berdiskusi dan berbicara dengan kepala sekolah untuk mendapatkan informasi utuh terkait apa yang terjadi. Kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh kepolisian dan pelaku saat ini telah diamankan,” ujar Pilar dalam keterangannya pada Rabu (21/1/2026).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 25 siswa yang telah melaporkan dan sedang menjalani proses pendalaman oleh pihak berwenang.

Pemerintah Kota Tangsel, kata Pilar, terus memberikan pendampingan psikologis, konseling, dan dukungan mental kepada para korban dengan melibatkan orang tua.

“Anak-anak sekarang sedang diistirahatkan dulu, untuk mereka melalui proses pemulihan bersama para orang tuanya,” tuturnya.

Terkait status tenaga pengajar yang bersangkutan, Pilar menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan bersikap tegas, termasuk memecatnya Apabila kepolisian telah menetapkan status hukum secara resmi sebagai tersangka.

Pilar juga mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran awal, terduga pelaku pernah terlibat kasus serupa pada tahun 2011. Oleh karena itu, Pemkot Tangsel saat ini tengah melakukan screening dan assessment menyeluruh terhadap latar belakang seluruh tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan.

“Kasus pelecehan seksual ini sangat berbahaya. Dampaknya bukan hanya trauma, tapi juga bisa merusak mental dan moral anak-anak kita di masa depan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengecam keras segala bentuk pelecehan seksual,” tegas Pilar.

Ia menambahkan, seluruh proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi. Menurutnya, kasus ini harus menjadi pembelajaran serius bagi seluruh ASN, khususnya tenaga pendidik.

Sebagai langkah pencegahan, Pilar menekankan pentingnya pengawasan ketat di lingkungan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Ia meminta agar aktivitas tambahan tidak lagi dilakukan di ruang tertutup dan harus berada dalam pengawasan terbuka.

Selain itu, Pemkot Tangsel menargetkan 100 persen pemasangan dan pengaktifan CCTV di seluruh ruang kelas, lorong, dan ruang guru pada tahun ini. Pilar menegaskan, kepala sekolah bertanggung jawab memastikan seluruh CCTV berfungsi aktif baik di lorong, ruang tertutup, ruang guru dan lainnya.

“Saya minta nanti semua CCTV itu aktif, jangan ada CCTV yang tidak aktif. Supaya pengawasan itu bisa dilakukan, dan tidak ada orang yang berani untuk melakukan itu

Ia berharap kejadian ini menjadi peringatan keras bagi seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, agar meningkatkan pengawasan dan membangun sistem perlindungan anak yang kuat.(Red)