PelitaTangerang.com, Tangsel – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melanjutkan program bedah Rumah Umum Tidak Layak Huni (RUTLH) dengan target 329 unit rumah diperbaiki sepanjang tahun 2026.

Komitmen tersebut disampaikan usai serah terima rumah milik Tomasrulloh, warga penerima bantuan program bedah rumah di kawasan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kamis (7/5/2026).

Benyamin mengatakan, program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyediakan hunian yang layak, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Pada tahun ini, Pemkot Tangsel menargetkan sebanyak 329 unit rumah akan dibedah.

“Tahun ini kita rencanakan akan dibedah 329 unit rumah se-Tangsel berdasarkan pengajuan, sistem prioritas, serta skala kelayakan rumah. Yang diajukan itu lebih dari 1.000 unit, namun untuk tahun ini kami akhirnya mendapat pagu anggaran untuk 329 unit,” ujar Benyamin.

Ia menjelaskan, anggaran perbaikan per unit rumah pada tahun ini meningkat menjadi Rp75 juta dari sebelumnya Rp71 juta. Dengan anggaran tersebut, rumah yang direnovasi akan dilengkapi dua kamar tidur, satu ruang tamu, fasilitas listrik, lantai keramik, hingga pompa air.

“Awalnya Rp71 juta, kemudian naik menjadi Rp75 juta,” tuturnya.

Benyamin menambahkan, proses pembangunan satu unit rumah diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan, termasuk proses pembongkaran bangunan lama yang berlangsung sekitar satu pekan.

Menurut dia, pengajuan program bedah rumah dilakukan melalui ketua RT dan kelurahan sebelum diverifikasi lebih lanjut oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangsel.

Lebih lanjut, kata dia, Pemkot Tangsel memprioritaskan aspek kelayakan hunian, kesehatan lingkungan, serta kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat.

“Kami tidak melihat aspek selain kelayakan dan kesehatan, serta tentunya status ekonomi keluarga yang bersangkutan,” terang Benyamin.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disperkimta Kota Tangsel Robby Cahyadi mengatakan, penilaian utama rumah yang masuk kategori tidak layak huni meliputi aspek sanitasi dan keamanan konstruksi bangunan.

“Untuk rumah tidak layak huni ada kriterianya, seperti sanitasi dan konstruksi yang membahayakan keselamatan penghuninya,” jelasnya.

Selain dua aspek tersebut, salah satu syarat lainnya adalah status kepemilikan tanah yang harus dimiliki secara pribadi.

“Yang paling utama harus punya tanah sendiri atau hak milik sendiri. Jangan sampai kita membangun rumah, ternyata tanahnya milik orang lain atau bangunan liar,” tutur Robby.

Hingga tahun 2026, setidaknya sudah ada 2.800 unit rumah yang diperbaiki Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui program bedah RUTLH di seluruh wilayah Tangsel. Pemerintah kota terus berkomitmen menciptakan ruang tinggal yang sehat dan layak huni bagi masyarakat.(Red)

PelitaTangerang.com, Tangsel – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan melakukan peninjauan langsung terhadap kegiatan proyek cut and fill di Jalan Raya Ciater, Kelurahan Serua, Selasa (5/5/2026).

Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas hujan ekstrem yang mengakibatkan kejadian longsoran material tanah dan sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Dalam peninjauan tersebut, Pilar menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perizinan serta pengendalian dampak lingkungan oleh pihak pelaksana kegiatan.

“Saya meninjau langsung untuk melihat permasalahannya secara teknis. Serta untuk menannyakan langsung ke pemilik lahan dan kontraktor,” ujar Pilar.

Pilar menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perizinan serta pengendalian dampak lingkungan oleh pihak pelaksana kegiatan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan setiap kegiatan pembangunan harus memenuhi aspek perizinan yang berlaku, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang saat ini masih dalam proses.

“Proses berikutnya persetujuan bangunan gedung (PBG), analisis dampak lalulintas (andalalin) masih proses, saya minta semua harus di penuhi,” tuturnya.

Selain itu, Pilar meminta kontraktor dan pemilik usaha harus membuat drainase khusus baik di area luar dan dalam proyek. Sehingga tak membebani drainase yang dibangun pemerintah untuk menampung luapan air dari lokasi proyek dan tanah merah.

“Jangan mengandalkan drainase perkotaan, karena drainase perkotaan itu bukan untuk ngumpulin tanah, itu untuk saluran air agar tidak tergenang,” tegasnya.

“Kalau perizinan itu mau dimulai dengan baik, ya tentu masalah lingkungan tolong diselesaikan dulu, termasuk tanggungjawab terkait masalah proyek yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, ini jangan sampai terjadi kembali. Semalam saya dapat laporan, orang sampai 2 jam kena macet total di sini,” papar Pilar.

Pilar juga meminta kontraktor segera menerjunkan alat berat untuk mengeruk longsoran tanah merah di jalan dan saluran drainase milik pemkot.

“Saya mengingatkan kejadian ini jangan sampai terjadi kembali, karena akan jadi preseden tidak baik dari masyarakat kepada kami yang memberikan perizinan ke depannya,” tekannya.

Selain soal drainase, Pilar juga meminta pihak kontraktor membuat dinding penahanan tanah (DPT) di dekat pemukiman warga sesuai dengan permintaan warg di lingkungan sekitar.

“Pak RW menyampaikan, tolong penguatan dinding didekat rumah warga jangan sampai ambrol, itu kita jaga sama-sama,” pungkasnya.(Red)

PelitaTangerang.com, Tangsel – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 kembali hadir dengan tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Tema ini mencerminkan harapan besar akan terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh anak bangsa. Namun di balik semangat tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai tantangan serius.

Salah satu persoalan mendasar adalah ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah terluar dan terdepan maupun tertinggal. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan.

Di sisi lain, dinamika perubahan regulasi dan kurikulum yang terus berlangsung sering kali menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi. Guru sebagai ujung tombak pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi, sementara dukungan yang diberikan belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan lain yang tidak kalah krusial adalah kekurangan tenaga pendidik dan kepala sekolah, serta rendahnya kesejahteraan guru, khususnya di sekolah swasta dan tenaga honorer. Padahal, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan para pendidiknya.

Ketua PKSS, Eko Pranoto, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta, keterlibatan aktif orang tua, serta komitmen pemerintah pusat maupun daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Lebih lanjut disampaikan oleh Eko Pranoto, bahwa, persoalan di dunia pendidikan tidak hanya berhenti pada aspek struktural. Kasus perundungan (bullying), pelecehan yang masih terjadi di lingkungan sekolah menjadi alarm serius bagi semua pihak.
Jumlah siswa yang berlebih dalam satu kelas, sering kali menyebabkan pengawasan menjadi kurang optimal, sehingga membuka peluang terjadinya tindakan yang merugikan peserta didik.

Momentum Hardiknas seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tahunan yang bersifat seremonial. Lebih dari itu, Hardiknas harus menjadi titik refleksi sekaligus dorongan untuk menghadirkan kebijakan dan langkah nyata yang mampu menjawab berbagai persoalan pendidikan. pungkasnya

Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, tidak hanya dalam wacana, tetapi juga dalam aksi konkret. Pendidikan yang bermutu dan merata bukanlah sekadar cita-cita, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

Hardiknas 2026 adalah pengingat bahwa perjalanan kita masih panjang. Namun dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang konsisten, harapan untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua bukanlah hal yang mustahil.(Epepe)