Sabtu, 18 April 2026
Beranda blog Halaman 10

Pemkot Tangsel Siaga Inflasi Jelang Nataru, Pilar: Stabilitas Harga Pangan Jadi Prioritas

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menyiapkan serangkaian langkah cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Serpong Utara, Selasa (9/12/2025).

Menurut Pilar, momen nataru selalu diikuti dengan lonjakan permintaan kebutuhan pangan. Tanpa kesiapan stok dan kelancaran distribusi, kondisi ini dapat memicu kenaikan harga yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

“Saat ini, Pemkot Tangsel sendiri terus berupaya memberikan beberapa bantuan, terkait jaminan sosial di masyarakat, lalu juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk bagaimana bisa menggenjot daya beli masyarakat,” ujar Pilar.

Untuk itu, Pilar meminta seluruh pihak fokus menjalankan kebijakan pengendalian inflasi berbasis empat strategi. Pertama, memastikan keterjangkauan harga melalui pemantauan intensif di pasar serta kesiapan operasi pasar dan gelar pangan murah yang digelar tepat sasaran.

Kedua, menjamin ketersediaan pasokan pangan strategis hingga akhir Januari 2026 cukup, termasuk memperkuat efektivitas program RW Mantap sebagai bagian dari kemandirian pangan masyarakat, serta menjalin koordinasi antar-daerah untuk menjamin pasokan tidak tersendat.

Ketiga, mengamankan kelancaran distribusi logistik, terutama saat libur akhir tahun yang kerap terjadi kemacetan. Pilar mengingatkan bahwa Tangsel sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Pandeglang, Serang, hingga Jakarta sehingga jalur distribusi harus tetap terjaga.

“Lalu yang keempat adalah komunikasi efektif. Kita perlu memberikan informasi yang akurat untuk fokus dalam sosialisasi ketersediaan stok dan harga, guna meredam ekspektasi inflasi yang dipicu oleh isu atau rumor di media sosial,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga lembaga statistik.

Pilar berharap berbagai langkah tersebut mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun keamanan, sehingga perayaan akhir tahun di Tangsel dapat berlangsung nyaman dan penuh suka cita.

“Mari kita buktikan bahwa pemerintah kota mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi stabilitas harga, sehingga perayaan natal dan tahun baru dapat berlangsung dengan khidmat, gembira dan juga sejahtera,” ucapnya.(Red)

Tangsel Raih Peringkat II Nasional Sutami Award 2025 untuk Kinerja Terbaik Pembinaan Jasa Konstruksi

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Tangsel berhasil meraih Peringkat II Sutami Award 2025 untuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, kepada Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo saat peringatan Hari Bakti ke-80 Kementerian PU yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta, Senin (01/12) lalu.

Ditemui di tempat terpisah, Bambang menyampaikan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemkot Tangsel mampu menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor jasa konstruksi.

“Penghargaan ini bukan hanya sebuah apresiasi, tetapi penanda bahwa sistem pembinaan jasa konstruksi di Tangerang Selatan berjalan pada jalur yang benar. Kami memastikan setiap proses pembangunan dilakukan secara profesional, sesuai regulasi, dan mengedepankan kualitas,” ujarnya dari keterangan yang didapat pada Kamis (04/12/2025).

Ia menambahkan bahwa capaian ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah teknis, para penyedia jasa konstruksi, hingga pengawasan yang melibatkan masyarakat.

“Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama. Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Tangsel tidak hanya cepat selesai, tetapi juga aman, berstandar, dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” jelasnya.

Lebih jauh, Bambang menegaskan bahwa penghargaan ini akan menjadi pemacu bagi Pemkot Tangsel untuk terus memperkuat kapasitas pembinaan jasa konstruksi, termasuk peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan penguatan sistem pengawasan.

“Kami tidak ingin berhenti pada pencapaian ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus hadir sebagai pemerintah yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kualitas pembangunan kota,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK, Robbi Cahyadi, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, terlebih di momen perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Kota Tangerang Selatan dan Hari Bakti PU ke-80.

“Alhamdulillah, prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi,” ujar Robbi.

Robbi menegaskan bahwa SDABMBK berkomitmen memastikan setiap proyek pembangunan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta agar pembangunan di Kota Tangerang Selatan benar-benar memberikan dampak positif dan memudahkan kehidupan warga,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam sektor pembinaan konstruksi. Tahun sebelumnya, SDABMBK juga berhasil meraih Peringkat II Nasional kategori Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pada Sutami Award 2025, Kota Tangerang Selatan menempati posisi kedua secara nasional, di bawah Kabupaten Banjar dan di atas Kabupaten Bandung. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja daerah dalam mendukung tata kelola jasa konstruksi yang berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Malam penganugerahan Sutami Award 2025 merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum yang mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”(Red)

Gugatan Kasasi Abdul Latif CS Ditolak MA

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

PelitaTangerang.com, Bogor — Di sebuah ruang kelas sederhana SMA Nurul Falaah, Desa Sibadung, Kecamatan Gunung Sindur, pembacaan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa antara Abdul Latif Cs dan M. Yunus Cs berlangsung tanpa gegap gempita. Yang hadir hanya satu pihak: tim kuasa hukum M. Yunus. Pihak penggugat, Abdul Latif Cs, tak muncul. Unsur Forkopimcam—kepala desa, camat, hingga kapolsek—yang sebelumnya disebut-sebut mengetahui dinamika konflik ini pun tidak menampakkan diri.

Minimnya kehadiran pada momen penting itu memunculkan pertanyaan baru: mengapa pihak-pihak yang paling berkepentingan justru absen ketika putusan tertinggi dibacakan?.

Kuasa Hukum M. Yunus, Indra Sulaiman, S.H., menjelaskan bahwa perjalanan gugatan ini bukan proses singkat. Sejak tingkat Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi, gugatan Abdul Latif Cs secara beruntun dinyatakan tidak diterima dan ditolak. Kasasi di Mahkamah Agung—upaya hukum terakhir—juga berakhir serupa.

“Semua tahapan sudah jelas. Dari Pengadilan Negeri tidak diterima, Pengadilan Tinggi menolak, dan Mahkamah Agung kembali menolak. Artinya M. Yunus masih sah sebagai Ketua Pembina berdasar Akta 2020,” ujar Indra.

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa struktur kepengurusan yang selama ini disengketakan sebenarnya telah memiliki dasar legal yang kuat.

Konflik internal organisasi ini tidak muncul tiba-tiba. Menurut keterangan Indra, persoalan bermula ketika Abdul Latif, yang saat itu menjabat Ketua Pengurus, tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Kondisi ini memicu ketegangan internal yang kemudian berujung pemecatan.

Namun realitas di lapangan justru memperlihatkan anomali: meski telah diberhentikan, pihak Abdul Latif Cs disebut masih menguasai fisik. Situasi inilah yang membuat konflik terus berlanjut meski MA telah menolak kasasi mereka.

“Ke depan kami akan kembali memetakan langkah hukum yang paling memungkinkan. Kami masih melihat celah-celah hukum yang mungkin dipakai Abdul Latif untuk upaya lanjutan,” jelas Indra.

Ketiadaan pihak penggugat pada pembacaan putusan MA memunculkan tanda tanya besar. Padahal, undangan menurut keterangan M. Yunus sudah disampaikan.

“Undangan sudah diberikan, tetapi Abdul Latif Cs tidak hadir. Kades, Camat, dan Kapolsek pun tidak datang,” ucap Yunus.

Absennya unsur pemerintah setempat yang sebelumnya disebut mengetahui perselisihan organisasi ini menambah daftar kejanggalan. Apakah ada tekanan tertentu? Ketidaksiapan menerima hasil putusan? Atau sekadar ketidakhadiran karena alasan administratif? Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak tersebut.

Meski kasasi telah ditolak, konflik ini kemungkinan belum akan berhenti. Yunus menegaskan bahwa langkah berikutnya akan mengarah pada penertiban internal organisasi, termasuk permintaan LPJ kepada pihak-pihak yang sebelumnya menjabat.

“Kalau putusan sudah jelas ditolak, maka mereka secara hukum harus kembali masuk. Dan kami akan kembali meminta LPJ kepada pihak terkait dalam organisasi,” tegas Yunus.

Dengan putusan MA yang memperkuat legalitas M. Yunus sebagai Ketua Pembina, bola kini berada pada pihak Abdul Latif Cs—apakah mereka akan tunduk pada putusan, atau justru mencari jalur hukum baru?

Yang jelas, konflik berkepanjangan ini bukan sekadar soal kursi jabatan, melainkan soal tata kelola, pertanggungjawaban, dan transparansi organisasi yang selama ini dipertanyakan.(Red)

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Menyalurkan Bantuan Kepada Fakir Miskin Di Kedaung Melalui Dinas Sosial 

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

PelitaTangerang.com, Tangsel – Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan (Tangsel), tidak menyulutkan pemerintah Tangsel untuk menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial kepada warga masyarakat miskin, khususnya di Jalan Kavling Keuangan 1 RT 002/001- Kedaung – Kecamatan Pamulang. (05/12/25).

Kondisi warga masyarakat yang bernama Dadang dan Endang Sari ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangsel. Pada Jumat Petang, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, melalui Dinas Sosial, menyalurkan bantuan bagi warga terdampak, khususnya fakir miskin yang belum pernah mendapatkan Bansos sebelumnya.

Penyaluran bantuan ini turut disaksikan oleh Ketua RT 002/001 Sapri Ali dan masyarakat setempat.

Dadang dan Istrinya Endang Sari yang saat ini sedang sakit, mengaku terkejut sekaligus bersyukur atas perhatian pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Bantuan ini berupa Beras, Mie Instan, Teh, Minyak Goreng, Gula, dan Sarden

“Saya sangat shock dan terkejut dengan bantuan ini. Terima kasih kepada Pemerintah Tangsel yang telah membantu kami,” ujar Dadang.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga masyarakat yang kekurangan khususnya fakir miskin. (Faisol)

Proyek U-Ditch di Jalan Raya Panongan Sarat Kejanggalan: Diduga Tanpa Lantai Kerja, Tanpa Dewatering, dan Informasi Lokasi Proyek Tidak Sesuai Papan

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

PelitaTangerang.com,Tangerang — Pekerjaan pemasangan u-ditch di ruas  Jalan Raya Panongan, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, kembali memantik kritik setelah ditemukan serangkaian dugaan pelanggaran teknis dan administratif. Proyek yang menelan anggaran Rp198.201.000,00 dan dikerjakan oleh CV. Putri Nazwa ini tidak hanya diduga tidak sesuai spesifikasi, tetapi papan informasinya pun menunjukkan keterangan lokasi yang berbeda dari tempat pekerjaan sebenarnya. Sabtu 06/12/2025

Temuan lapangan mengungkap pola pelaksanaan yang tidak profesional, indikasi ketidakpatuhan pada standar konstruksi, serta dugaan ketidaksesuaian dokumen proyek.

Salah satu dugaan terkuat adalah ketiadaan lantai kerja (lean concrete) sebelum pemasangan u-ditch. Padahal, lantai kerja merupakan fondasi wajib untuk memastikan elevasi presisi dan stabilitas struktur.

Tanpa lantai kerja, konstruksi berpotensi amblas,bergeser,cepat retak, dan memiliki masa pakai yang jauh di bawah standar.

Jika benar lantai kerja tidak diterapkan, maka hal ini merupakan pelanggaran teknis serius yang secara langsung merendahkan kualitas pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara.

Dugaan lainnya adalah pemasangan u-ditch dilakukan di area yang masih basah tanpa proses dewatering. Kondisi dasar galian yang lembek akibat genangan air dapat melemahkan daya dukung tanah, menyebabkan struktur tidak stabil, dan mempercepat kerusakan saluran.

Tahapan dewatering adalah prosedur elementer dalam pekerjaan drainase. Ketika tahapan dasar seperti ini saja diabaikan, muncul indikasi kuat bahwa kontrol kualitas pekerjaan tidak berjalan atau bahkan diabaikan.

Proyek senilai Rp198.201.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Putri Nazwa seharusnya mengikuti setiap detail spesifikasi teknis dalam RAB.

Namun kuat  dugaan tidak adanya lantai kerja, tidak adanya dewatering, dan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan dokumen proyek, mengarah pada pertanyaan mendasar: Apakah anggaran yang dicairkan benar-benar direalisasikan sesuai spesifikasi?

Potensi ketidaksesuaian tersebut dapat berimplikasi pada kerugian negara dan menurunnya kualitas infrastruktur secara jangka panjang.

Kejanggalan semakin tajam setelah ditemukan bahwa papan informasi proyek mencantumkan lokasi pekerjaan di Jalan Cikupa, Desa Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan dilaksanakan di Kecamatan Panongan, bukan Cikupa.

Perbedaan lokasi antara papan proyek dan lokasi pekerjaan mengangkat sejumlah pertanyaan serius.

Apakah dokumen administrasi proyek sesuai dengan realisasi?

Apakah anggaran yang tertulis diperuntukkan untuk wilayah lain, namun pekerjaan dialihkan ke tempat berbeda?

Dan apakah terdapat potensi manipulasi data atau ketidaksesuaian informasi pada dokumen resmi?

Kondisi ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan, baik teknis maupun administratif

Dari rangkaian temuan tersebut, terlihat bahwa pengawasan proyek diduga sangat lemah, baik dari konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen (PPK), maupun instansi teknis terkait.

Ketiadaan tahapan dasar dan ketidakakuratan papan informasi merupakan sinyal bahwa pengawasan tidak berjalan, atau ada kelonggaran yang memungkinkan tahapan dilanggar.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada penjelasan resmi dari
CV. Putri Nazwa selaku pelaksana, dan pemerintah Dinas bina marga dan sumberdaya air.(D.s)

Pemerintah Pacu Pemulihan Sumatra: Listrik, Telekomunikasi, dan Logistik Diperbaiki dalam Waktu Singkat

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

“Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak, termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” ujar Menko Pratikno.

Selain itu, Menko Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan struktur komando penanganan bencana semakin diperkuat dalam beberapa hari terakhir melalui aktivasi posko terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten. Pos pendamping nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan kementerian terkait juga telah ditempatkan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik.

“Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir. Kita juga memberi laporan daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, dan per kemarin sudah berhasil dilakukan air drop dengan pesawat angkut TNI AU, CN-295, A-2904, dan juga C-130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal TNI, kapal angkut TNI,” imbuh Menko Pratikno.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pratikno juga menjelaskan bahwa TNI, Polri, dan berbagai instansi telah mendirikan posko logistik, pos kesehatan, dapur lapangan, dan dapur SPPG di lapangan. Menko Pratikno juga menyampaikan bahwa BUMN sudah bergerak memulihkan jaringan listrik, telekomunikasi, akses jalan, dan distribusi BBM dengan percepatan signifikan. Perbaikan tower bertegangan tinggi dipersingkat dari lima hari menjadi dua sampai tiga hari.

“Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5 hari, 5-6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun-Bireuen maupun Tarutung-Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali,” ungkap Menko Pratikno.

Selain itu, Menko Pratikno menjelaskan bahwa Telkom telah menurunkan sebanyak 2.498 personel untuk mempercepat pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatra. Menko Pratikno juga menyampaikan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) melalui jalur darat juga terus diupayakan oleh Pertamina dengan didukung oleh berbagai pihak.

Pemerintah juga menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir melalui analisis citra satelit. Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan telah bergerak untuk memastikan tata kelola lingkungan ditegakkan.

“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” ujar Menko Pratikno.

Dengan struktur komando yang diperkuat, pemerintah memastikan peningkatan respons setiap jam. Fokus pemerintah adalah menjaga keselamatan warga serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Pemerintah mengajak seluruh pihak tetap bersatu untuk mendukung pemulihan para korban.(**)

Sukses Tekan Pengangguran Terbuka, Pemkot Tangsel Raih Penghargaan dari Kemendagri RI

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

PelitaTangerang.com, Tangsel  – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) dalam kategori tingkat kota fiskal tinggi dengan implementasinya dalam penyerapan tenaga kerja.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli dan didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, dalam ajang Malam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah yang digelar di Jakarta, pada Senin (01/12/2025).

Dalam apresiasi kali ini, tiga orang Dewan Pengarah Penilaian terdiri dari Prof. Siti Zuhro (Praktisi), Prof Muchlis Hamdi (Kemendagri), dan Arif Zulkifli (Praktisi).

Penghargaan ini tentu tak lepas lewat keberhasilan Pemkot Tangsel menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dimana sebelumnya 5,81 persen, dan saat ini 5,09 persen.

Penurunan ini tentu melalui inovasi berbagai program yang dijalankan. Salah satunya, program D3 (Dilatih, Disertifikasi dan Ditempatkan).

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut, menyampaikan capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah serta kolaborasi erat dengan dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

Ia menekankan bahwa penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi warga Tangsel.

Benyamin menegaskan bahwa Pemkot Tangsel akan terus hadirkan kebijakan pro-pertumbuhan dan pro-kesempatan kerja.

“Tangsel adalah kota yang ekonominya dinamis. Kami mendorong investasi berkualitas, sekaligus memastikan warga mendapat akses pelatihan dan peningkatan keterampilan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujarnya.

Meski pencapaian menunjukkan penurunan TPT, tantangan tetap ada, kata Benyamin. Misalnya, upskilling/ reskilling tenaga kerja agar mereka makin kompetitif, pemerataan kesempatan kerja ke seluruh wilayah, dan menjaga agar penyerapan tenaga kerja terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk usia produktif.

Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan bahwa Tangsel mampu menjaga daya saing ekonomi dan secara konsisten mendorong terbukanya lapangan kerja baru. Kami bersyukur, namun yang lebih penting adalah bagaimana capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi warga Tangsel,” pungkasnya.(Red)

Pilar Harapkan Dekranasda Tangsel 2025-2030 Serap Pekerja Lokal dan Tingkatkan Ekonomi Industri Kreatif

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) periode 2025-2030 resmi dilantik di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Selasa, (02/12/2025).

Dalam pelantikan itu, Truetami Ajeng Pilar kembali dikukuhkan sebagai Ketua Dekranasda Kota Tangsel oleh Ketua Dekranasda Provinsi Banten Tinawati Andra Soni.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM lokal, karena dekranasda memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Jadi dekranasda ini punya tanggung jawab moral, khususnya di Kota Tangerang Selatan untuk penggerakan dan mengembangkan industri ekonomi kreatif, yang memiliki efek dominonya membuka peluang masyarakat untuk bisa bekerja dan semakin banyak masyarakat yang punya inovasi,” ujarnya.

Pemerintah Kota Tangsel juga menargetkan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, pendampingan usaha, hingga pemetaan kebutuhan permodalan.

Pilar menyebut beberapa produk unggulan seperti kerajinan kulit, aksesoris, rajut, hingga ecoprint dan parfum dari Tangsel sudah berhasil menembus pasar internasional seperti Jepang dan Belanda.

“Ternyata standar kualitas kita dan harga kita, ternyata bisa diterima oleh bangsa pasar global. Nah ini yang harus kita dorong, yang sudah diterima di pasar global ini, kita nanti ajak obrol lagi Dekranasda Tangsel, soal kebutuhannya supaya kamu bisa terus melakukan ekspor produk-produk unggulan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menyampaikan komitmen meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta.

Menurut Tina, optimalisasi pemasaran produk lokal menjadi fokus utama ke depan.

“Kami akan memperkuat pembinaan UMKM hingga tingkat kecamatan agar pengembangan kerajinan lebih merata dan terarah,” kata Tina.

Dekranasda Tangsel juga dihadapkan akan memperluas program promosi dan membuka peluang pasar melalui kegiatan branding dan pameran. Tina berharap UMKM lokal semakin dikenal, sekaligus meningkatkan daya beli dan produktivitas masyarakat.

Pelantikan pengurus Dekranasda ini menandai langkah Pemkot Tangsel dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi wilayah.(Red)

Pemkot Tangsel Peringati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

PelitaTangerang.com, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian terhadap keselamatan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Peringatan ini digelar dalam apel bersama di Lapangan Puspemkot Tangsel, Senin (1/12/2025), yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangsel, Cahyadi.

“Kita dengar akhir-akhir ini beragam informasi yang memunculkan keprihatinan, terutama terkait dengan semakin maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka dari keprihatinan itu tentunya menjadi bagian upaya kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, setidaknya di tingkat keluarga kita,” ujar Cahyadi.

Peringatan tersebut menjadi momentum penting mengingat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangsel menunjukkan peningkatan mengkhawatirkan pada tahun 2025.

Hingga akhir November, 365 kasus telah ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, hampir setengahnya melibatkan korban anak dan didominasi tindak kekerasan seksual.

Ia menyampaikan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap remeh, sebab media lokal hingga nasional juga menunjukkan jumlah pemberitaan kekerasan terhadap anak yang semakin tinggi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas kasus.

Dalam momen ini, Pemkot Tangsel kembali mengingatkan bahwa Setiap tahunnya, mulai 25 November diselenggarakan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau 16 Days of Activism Against Gender Violence, sebuah kampanye internasional untuk menghentikan segala bentuk kekerasan berbasis gender. Di Tangsel, rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga 8 Desember mendatang.

Menurut Cahyadi, kampanye ini harus menjadi dorongan bersama untuk memperkuat upaya pencegahan di lingkungan terdekat.

“Kami di sini mengingatkan kembali bahwa yuk kita bareng-bareng memperhatikan anak-anak kita, lingkungan kita agar bisa lebih aman lagi dalam hal-hal yang menyangkut kekerasan,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Cahyadi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Tangsel, bahkan di tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk lebih proaktif ikut serta menyebarluaskan informasi serta menjadi garda terdepan menyampaikan edukasi ke masyarakat.

Setiap tahunnya, mulai 25 November diselenggarakan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau 16 Days of Activism Against Gender Based Violence, sebuah kampanye internasional untuk menghapus kekerasan berbasis gender.

Rangkaian kegiatan ini akan digelar hingga 8 Desember mendatang di Kota Tangsel sebagai bentuk komitmen gerakan perlindungan perempuan dan anak.(Red)

Pemkot Tangsel Dukung Penguatan Pendidikan Anak Usia Dini Lewat Himpaudi Fest 2025

Penulis
redaksi pelita tangerang
-

PelitaTangerang.com, Tangsel –  Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Fest 2025 yang digelar oleh Pengurus Daerah Himpaudi Tangsel di Batalyon Arhanud, Serpong Utara, pada Minggu (30/11/2025).

Kegiatan yang bertema “Guru Bahagia Anak Ceria Indonesia Juara” ini menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pendidik dan memperteguh fondasi pendidikan dasar bagi anak-anak usia dini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tangsel, Deden Deni, menegaskan pentingnya pendidikan usia dini sebagai pijakan awal yang menentukan jenjang pendidikan selanjutnya. Ia menjelaskan bahwa PAUD adalah fondasi utama pembangunan karakter anak, sama pentingnya seperti pondasi dalam sebuah bangunan.

“Pendidikan usia dini menjadi fondasi dari pendidikan-pendidikan selanjutnya. Kalau dianalogikan, fondasi bangunan adalah hal fundamental. Mau secanggih apa pun bangunan di atasnya, kalau fondasinya tidak kuat maka tidak ada artinya,” ujar Deden.

Ia juga menekankan bahwa kualitas guru menjadi penentu keberhasilan proses pendidikan.

Menurutnya, kurikulum maupun fasilitas tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa tenaga pendidik yang profesional.

“Bagaimanapun, guru adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan. Sebagus apa pun kurikulumnya, selengkap apa pun fasilitasnya, kalau gurunya tidak punya kualitas maka tidak ada artinya apa,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas guru PAUD, Disdikbud Tangsel mulai memberikan beasiswa bagi guru PAUD yang belum memiliki gelar S1 atau memiliki latar belakang pendidikan yang belum linear dengan bidang PAUD.

Program ini diharapkan mampu memperkuat kompetensi guru secara berkelanjutan.

“Mulai tahun ini kami memberikan beasiswa bagi guru-guru PAUD yang belum S1 atau S1-nya tidak linear. Pada tahap awal ini ada 71 guru yang mendapatkan fasilitas beasiswa. Mudah-mudahan ini meningkatkan kualitas tenaga pendidik PAUD,” tambah Deden.

Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Tangsel, Muhammad Nurhadi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Himpaudi Fest 2025 diharapkan menjadi langkah awal menuju pemerataan akses pendidikan usia dini.

Ia berharap regulasi Wajib Belajar 13 Tahun dapat segera terealisasi sehingga pemerataan pendidikan usia dini semakin kuat sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

“Harapan kami, tidak ada lagi anak usia dini yang tidak bersekolah, agar kita benar-benar siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.(Red)

1...91011...58Halaman 10 dari 58

Berita Terbaru

Hubungi kami: redaksi@pelitatangerang.com
Facebook Instagram Twitter Youtube
© 2023 - pelitatangerang.com - All Right Reserved